Home Energy Klusterisasi Perijinan Ala SKK Migas

Klusterisasi Perijinan Ala SKK Migas

211
0
SHARE

ENERGYWORLD – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan agar proses perizinan kegiatan eksplorasi migas dipangkas menjadi tiga klaster mengingat kegiatan migas merupakan kegiatan negara sebagai upaya menyiapkan cadangan energi.

Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi menjelaskan selama ini pemerintah belum paham akan pentingnya kegiatan migas, di mana cadangan minyak di negara ini semakin menipis dan diprediksi bertahan 12 tahun, sedangkan kebutuhan energi terus meningkat setiap tahun.

“Kegiatan migas masih dipandang seperti sama dengan kegiatan swasta oleh pemerintah daerah maupun pusat padahal itu kegiatan negara, dan seperti Pertamina, Exxon, maupun Petrochina itu kan hanya operator,” katanya dalam Lokakarya Media SKK Migas – KKKS Jabanusa, Rabu (18/11/2015).

Diketahui, dalam satu kegiatan eksplorasi migas, ada sekitar 341 proses perizinan yang harus dilalui, ada 17 instansi penerbit dan ada sekitar 600.000 lembar dokumen perizinan maupun rekomendasi.

“Dengan kondisi seperti ini, target produksi minyak yang ditetapkan akan tertunda, target untuk pendapatan negara juga tertunda,” kata Didik.

Adanya kondisi tersebut, membuat SKK Migas mengusulkan pola perizinan tiga klaster melalui satu pintu, antara lain melalui pintu di Klaster Tata Ruang (meliputi izin prinsip, izin penggunaan lahan, izin lokasi, dan IMB), Klaster Lingkungan (UPL/UKL, analisis dampak lingkungan, izin pakai kawasan hutan, izin gangguan atau HO, izin dumping dan izin handak).

Sedangkan yang ketiga adalah Klaster Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi (izin pemanfaatan air sungai, izin perlintasan kereta api, hingga izin perairan).

Didik mengungkapkan, dari target pengeboran minyak dan gas bumi pada 2013 yang mencapai 258 titik, ternyata hanya 91 titik yang terealisasi, dan 16 titik gagal akibat terkendala berbagai macam izin.

“Harusnya seperti itu, seperti di luar negeri. Jika perizinan itu lebih sederhana, maka operator sudah bisa langsung bekerja dan urusan izin menjadi urusan pemerintah, dan usulan ini sudah kami sampaikan kepada instansi-instansi yang berkaitan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perpajakan dan Pungutan SKK Migas, Rinto Pudyantoro menambahkan, kegiatan migas juga kerap terkendala masalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini dianggap menjadi target utama pendapatan daerah sehingga sering berimbas pada lamanya proses perizinan.

“DBH migas bukan saja peran SKK Migas, tetapi dari berbagai pihak, paling tidak ada tiga kementerian dan 5 dirjen yang terlibat. Jadi selama ini banyak yang terjebak bahwa kontraktor lah yang menikmati hasil minyaknya, padahal banyak sekali dan itu ada hitungannya,” jelasnya.(bis)

LEAVE A REPLY