Home Migas Investasi Pengamat: Blok Masela Tak Berpihak pada Pengembangan Kemaritiman, Presiden Disarankan Evaluasi Menko...

Pengamat: Blok Masela Tak Berpihak pada Pengembangan Kemaritiman, Presiden Disarankan Evaluasi Menko Kemaritiman

219
0
SHARE
(Foto: Istimewa)

ENERGYWORLD.co.id – Blok Masela yang sangat kaya cadangan gasnya sepertinya masih butuh waktu lebih lama untuk bisa menyumbang pemasukan ke APBN akibat ulah internal kabinet yang seperti anak kecil berebut mainan. Terkait blok Masela ini, Direktur Eksekutif Ferdinand Hutahaean menyayangkan kebijakan kabinet khususnya Menko Maritim dengan Mentri ESDM tidak bisa akur dan sepaham terkait keputusan nasib Masela apakah dibangun Onshore atau Offshore.

“Entah mengapa Menko Maritim merasa berhak menentukan nasib Masela padahal kementrian teknis adalah Mentri ESDM,” Tanya Ferdinand bingung.

Menurutnya, jika mengacu pada konsep presiden Jokowi yaitu konsep maritim, dan Rizal Ramli mengerti posisinya adalah Menko Maritim, mestinya Rizal Ramli harus mendukung pengembangan kemaritiman kita. Bukan malah mengabaikan maritim dan ingin fokus ke darat.

“Ini aneh menurut kami, menko maritim tapi tidak berpihak pada pengembangan maritim. Ada apa dengan Rizal Ramli? Jangan jangan hanya ingin tampil beda dari yang sudah ada. Ini berbahaya jika seorang menko mengabaikan tugas pokoknya mengembangkan kemaritiman,” tuturnya kepada ENERGYWORLD Indonesia melalui pesan BBM (18/1).

Ferdinand menambahkan, konsep pembangunan masela dengan sistem offshore justru akan mendorong kemajuan maritim kita karena akan semakin banyak kapal yang beroperasi di wilayah timur Indonesia dan mendistribusikan ke wilayah lain. Di samping akan mendorong kemaritiman, offshore juga lebih cepat pembangunannya, Lebih murah investasinya dan lebih murah operasionalnya ke depan. Dengan tiga point ini saja, sangat aneh ketika menko maritim menolak pengembangan kemaritiman dengan membangun fasilitas produksi Masela secara offshore. Jika dibandingkan dengan onshore, mungkin pembebasan tanah untuk jalur pipa yang panjangnya ratusan kilometer tidak akan selesai hingga jabatan Rizal Ramli berakhir, biaya investasi lebih tinggi dan butuh waktu lebih lama.

“Maka dari itu, kami sarankan kepada Presiden Jokowi agar mengevaluasi Rizal Ramli karena tidak mendukung konsep kemaritiman yang diusung presiden,” pungkas Ferdinand mengakhiri komentarnya. (WAW)

 

LEAVE A REPLY