Home BUMN Ada Dugaan Korupsi di Pertamina Trans Kontinental, BPK & KPK Harus Usut

Ada Dugaan Korupsi di Pertamina Trans Kontinental, BPK & KPK Harus Usut

1017
0
SHARE

Aneh..Perusahaan Pembuat Mesin Diesel Pertanian Menang Tender Galangan Kapal

ENERGYWORLD.CO.ID – Ada dua buah dokumen penting dari PT Pertamina Trans Kontinental yang beredar di kalangan wartawan, Jumat (9/9) menjadi viral. Dua buah surat berkop Pertamina Trans Kontinental memang tak ada yang istimewa dengan surat itu, hanya sebuah risalah rapat tentang pembangunan kapal (Ship Building Contract) small vesseluntuk keperluan Pertamina Trans Kontinental (PTK). Surat pertama tertanggal 27 November 2013, sementara yang kedua 18 Desember 2013.

Dua dokumen itu mendadak istimewa lantaran ditemukan adanya indikasi mark up pada kontrak tersebut dan tak jelas asal pemenang tender itu. “Pasalnya, PT Tri Ratna Diesel (TRD) yang akhirnya ditunjuk sebagai pemenang dengan nilai kontrak USD 5.500.000 itu hanyalah sebuah perusahaan pembuat mesin diesel pertanian, bukan perusahaan pembuat galangan kapal berengalaman,” kata sumber kami kepada Redaksi.

Padahal, rekomendasi tim pengadaan kapal adalah perusahaan lain yakni Tesco, dengan pertimbangan Tesco mempunyai total score lebih tinggi ketimbang TRD. Tesco dinilai lebih unggul dari aspek delivery time maupun teknis. Sehingga, pada rapat 27 November 2013, Tesco dinyatakan memperoleh skor paling tinggi.

Daftar hadir Pertamina Trans Kontinental
Daftar hadir Pertamina Trans Kontinental

Adapun rapat tersebut dihadiri Direktur Utama PTK Ahmad Bambang dan sejumlah pihak terkait. Saat ini, Ahmad Bambang telah menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero)

Akan tetapi, pada rapat 18 Desember 2013, skor TRD diduga kuat telah didongkrak lantaran memiliki skor paling tinggi untuk delivery time. Namun, berdasarkan pendapat ahli yang dikonfirmasi BPK, delivery time yang disodorkan TRD tersebut tidak logis, apalagi dengan status TRD yang bukan perusahaan galangan.

Dalam kenyataannya, TRD juga terlambat membangun kapal alias melewati delivery timeyang dijanjikan. “Ini semakin membuktikan bahwa perubahan delivery time hanyalah untuk memenangkan TRD,” ungkap sumber tadi itu.

Masih kata sumber tersebut, berdasarkan hasil pengecekan fisik oleh auditor BPK sebelum penyerahan small vessel dari TRD, diperoleh fakta banyak material dan mesin yang diduga tidak sesuai Spec dalam SBC. Bahkan, surveyor PTK mengindikasikan bahwa TRD tidak mempunyai tenaga ahli yang mengakibatkan banyaknya persoalan teknis saat membangun kapal.

Pertamina Trans Kontinental img_20160910_134654_edit“Itu sangat masuk akal sebab TRD memang bukan perusahaan galangan. Ada juga informasi yang menyebut harga kapal tidak semahal itu, masih di kisaran sepertiga dari harga USD5.500.000. Dengan kata lain, harga TRD telah di mark up. Sumber menginginkan Penegak hukum KPK diharapkan segera bekerja agar dugaan permainan ini bisa diungkap lebih terang benderang,” tambahnya.

BPK KPK Harus Usut

Sementara itu Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi Center for Budget Analysis (CBA) mencium adanya dugaan penyimpangan proyek pengadaan ship building contract (SBD) senilai USD5.550.000 pada anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) yang berlangsung pada tahun 2013.

Menurut Uchok, sejak awal proses tender proyek tersebut telah menunjukkan kejanggalan. Dari 3 perserta bidder diketahui PT Tri Ratna Diesel Indonesia hanya menempati peringkat kedua. Namun anehnya direksi PTK malah menunjuk PT Tri Ratna Diesel sebagai pemenang.

“Saya melihat agak aneh dari hasil keputusan rapat rencana pembangunan small marine Vessels Proyek DSLNG. Dimana direksi menetapkan PT Tri Ratna Diesel Indonesia menjadi pemenang untuk pembangunan small marine vessel,” kata Uchok saat dihububungi redaksi.

Proyek itu mengalami keterlambatan dan banyak perangkat yang tidak sesuai spec padaship building contract (SBC). “Direksi memilih perusahaan yang belum memenuhi syarat, dan hasilnya terlambat serta tidak sesuai spec yang dipesan,” ujarnya

Desakan Uchok agar meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar melakukan audit dan meneruskan kasus tersebut ke penegak hukum. Para penyelenggara harus bertanggungjawab dan mengembalikan potensi kerugian negara.

“Auditor negara dalam hal ini BPK harus melakukan audit dalam proyek ini, karena publik ingin mengetahui seperti apa PT Tri Ratna Diesel itu sebuah galangan yang berpengalaman membangunan kapal atau sebuah perusahaan pembuat mesin diesel pertanian biasa,” katanya. Hmmm mestinya memang bukan hanya BPK tapi juga KPK harus ikut usut. Ayo…! | AME/TDS