Home Energy Apa Mungkin Pihak Manajemen Freeport Sudah Gila Semua?

Apa Mungkin Pihak Manajemen Freeport Sudah Gila Semua?

1

ENERGYWORLD – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Katherine A Oendoen, melihat ada yang aneh dari laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR mengenai permintaan saham Ketua DPR Setya Novanto ke PT Freeport Indonesia (PT FI), dengan modus mencatut nama Presiden Joko dan Wapres Jusuf Kalla. Masalahnya, laporan Sudirman tersebut hanya berdasarkan bukti transkip dan rekaman yang didapatkannya dari pihak PT FI. “Dia kan tidak melihat langsung hanya berdasarkan laporan PT Freeport yang katanya ada rekaman. Rekaman itu siapa kan Sudirman juga tidak tahu kebenarannya. Kenapa dia bisa menerima begitu saja informasi bahwa ada politisi kuat minta saham kepada Freeport dengan janji bisa membantu perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia,” ujar Katherine di Gedung DPR, Jakarta.

Ia justru heran mengapa Menteri Sudirman berada di paling depan dalam kasus tersebut. “Kalau Freeport yang melaporkan kepada polisi masih masuk akal, mungkin Freeport merasa ada usaha pemerasan yang dilakukan seseorang. Itu harusnya menjadi masalah kriminal antara Freeport dan calon pemeras. Bukan urusan Kementerian ESDM. Nanti ada tukang becak ngancam minta saham Freeport, apa Sudirman Said akan lapor ke mahkamah kehormatan asosiasi tukang becak juga?” tutur Katherine.

Menteri Sudirman, tambahnya, mestinya lebih dulu memastikan nilai kebenaran transkrip dan rekaman dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Ia pun merasa ada keanehan ketika adanya kemungkinan permintaan saham hingga 49% oleh pihak pencatut nama Joko dan JK. “Apa mungkin pihak manajemen Freeport sudah gila, kok percaya perpanjangan kontrak yang terkait undang-undang bisa ditukar dengan saham. Apa mungkin saham perusahaan sekelas Freeport bisa ada saham bodong? Mestinya, Sudirman Said tahu aturan atau tata cara membeli saham. Di era Orde Baru saja tidak ada saham bodong untuk perusahaan sekelas Freeport. Jadi, perpanjangan kontrak itu urusan Freeport dengan DPR sebagai wakil rakyat, tapi kalau tukang catut minta saham, ya, itu urusan polisi,” kata Katherine. [Fer/Djun]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.