Home Ekbiz Hidup PGN

Hidup PGN

0
JAKARTA, ENERGYWORLDINDONESIA – PGN Memang Layak jadi Agregator Gas. Kenapa?
 
Belakangan ini, pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas sebagai sumber energi untuk mendukung industri. Dimana pemanfaatan gas nantinya diharapkan bisa menciptakan multiplier effect yang berperan pada pertumbuhan ekonomi baru.

Untuk mempertegas peranan gas dalam perekonomian, saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Gas Bumi sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi yang diumumkan beberapa waktu lalu.
Rencana pembentukan badan penyangga (agregator) gas pun kembali dihembuskan pemerintah sejak pertengahan tahun ini.
 
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), I.G.N. Wiratmaja Puja. Pria yang akrab disapa Wirat, ini menyatakan bahwa tugas agregator akan membeli gas dari berbagai sumber dan memadukannya sehingga akan lebih tertata ketika sampai ke konsumen. Yang mana menurut Wirat, penggunaannya lebih untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk, listrik, konsumen ritel.
 
“Meski begitu, kewenangan harga gas tetap berada di tangan pemerintah. Agregator hanya bertugas mencampur harga gas. Berdasarkan formula tertentu, agregator gas bisa mengeluarkan harga yang berbeda untuk tiap sektor,” kata Wirat, Selasa (3 November 2015).
 
Dan hingga saat ini, pemerintah masih menyusun Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Gas Bumi tersebut. Aturan ini merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri ESDM No. 2700 K/11/MEM/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012-2025.
 
Dimana Perpres ini nantinya, akan mengatur pembagian area usaha distribusi, agregator gas hingga infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan suatu daerah atau kawasan. Pembagian area distribusi gas bumi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara badan usaha satu dengan lainnya.
 
 
“Tantangan industri gas sangat besar di tengah sulitnya kondisi ekonomi. Maka itu, sesuai arahan bapak Presiden, konsep tata kelola gas harus sudah jelas November ini. Diharapkan, satu-dua bulan ke depan perpres sudah diteken presiden,” ujar Wirat.

Dia menambahkan, ketentuan tata kelola gas yang akan diatur dalam peraturan presiden (perpres) antara lain terkait masalah tata niaga gas, sistem alokasi, skema harga, infrastruktur gas, dan badan penyangga atau agregator gas. Menurut Wiratmaja, pembenahan tata kelola gas bukan saja akan mendorong pendapatan negara. Gas juga harus menjadi energi primer di masa depan sehingga bermanfaat bagi perekonomian.

“Bagaimana tata kelola migas ini salah satunya kita dorong dengan membangun infrastruktur gas dengan dana yang dibutuhkan sekitar USD20 miliar (atau setara Rp163,8 triliun) dalam 15 tahun ke depan. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama stakeholder mewujudkan itu,” imbuhnya.
 
Berdasarkan data Ditjen Migas Kementerian ESDM, dana sebesar USD20 miliar tersebut dialokasikan untuk pembangunan jaringan pipa sebesar USD8,5 miliar dan regasifikasi sebesar USD8 miliar. Adapun, pembangunan terminal elpiji dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dialokasikan sebesar USD1 miliar dan pembangunan gas kota sebesar USD2,5 miliar.
 
Dan yang tak kalah penting, tata kelola gas juga terkait pembenahan harga gas yang tidak merata di sejumlah daerah sehingga timbul gejolak di kalangan industri. Pemerintah, kata Wiratmaja, saat ini sedang menganalisa penting tidaknya fungsi agregasi untuk menyeragamkan harga antarwilayah sebagai optimalisasi pemerataan gas. Agregasi juga sedianya berfungsi sebagai sinkronisasi dan menjamin pemanfaatan gas dari hulu sampai hilir.

“Jadi, sistem harga sedang kita susun, apakah harus ada agregator, ini harus jelas. Saat ini sedang disusun konsepnya dan harus selesai bulan ini,” ungka Wirat.
 
Kesiapan PGN
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan, pemerintah dan DPR dituntut untuk segera menyelesaikan pembentukan UU migas baru yang pada 2015 ini jadi RUU Prioritas Prolegnas 2015-2019. Dan terkait mekanisme agregator gas, Marwan melihat bahwa hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang cukup layak untuk di implementasikan.

Namun karena industri gas saat ini lebih bermasalah pada peningkatan pemanfaatan dibandingkan dengan ketersediaan pasokan, maka agregator nasional diharapkan lebih menitikberatkan peran pada percepatan peningkatan pemanfaatan dan permintaan gas. Dia berujar, agregator gas nasional hanya layak disandang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PGN dan Pertamina melalui anak usahanya, Pertagas.

”Jika ingin memilih salah satu, dan titik berat tertuju pada upaya peningkatan pemanfaatan dan konsumen, pilihan jatuh pada PGN,” kata Marwan.
 
Menilik kondisi riil industri gas nasional, yang perlu dilakukan adalah mengejar peningkatan jumlah perluasan infrastruktur. “Jika melihat itu, alternatif pilihan tersebut berlaku prinsip bahwa sinergi kedua BUMN tetap harus diutamakan mengingat cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh negara,” ucapnya.
 
Dan senada dengan hal tersebut, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk, pun menyatakan kesiapannya untuk menjadi badan penyangga (agregator) gas. Bagi PGN ,kepastian pasokan akan mendukung keberadaan infrastruktur penyedia energi.
 
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGN, Muhammad Wahid Sutopo mengatakan, bahwa dalam usaha hulu gas antara pasokan dan infrastruktur selalu terkait. Jika salah satunya tidak mendukung, maka target mengejar pemanfaatan gas untuk domestik akan sulit tercapai.
 
“Paling penting kepastian pasokan. Konsep badan penyangga itu akan sangat penting untuk mensupport kemampuan PGN untuk pengembangan infrastruktur. Bagi kami hal itu (pasokan) lebih krusial,” kata Sutopo, dalam Investor Summit 2015, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11 November 2015).

Sutopo menambahkan, PGN siap jika pemerintah akhirnya menunjuk distributor gas pelat merah itu menjadi agregator. Pasalnya, PGN saat ini memilki jaringan distribusi maupun infrastruktur gas yang memadai.

Sutopo menjelaskan, sejarah PGN dulu sebelum 2005 penetrasi infrastruktur gas bumi sangat kecil, ketersediaan infrastruktur baik pipa transmisi maupun distribusi dan terminal LNG sangat minim. Pada waktu itu PGN dapat mandat dari pemerintah untuk memanfaatkan pasokan gas dari lapangan di Gresik, begitu pula di Jawa bagian barat.

“Jadi ada semacam bundling alokasi gas dan jaringan transmisi, South Java dan Sumatera pipeline. Jadi, ada beberapa program untuk mengembangkan jaringan distribusi di Jawa bagian barat, untuk menyalurkan pelanggan gas di Jawa barat baik industri, komersial, dan rumah tangga,” terang Sutopo.

Terbukti, Sutopo mengatakan, dalam waktu singkat 2005 sampai 2008 terlihat pengembangan yang sangat pesat, dengan diselesaikan pipa South Sumatra dan South Java. Demikian pula pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.

“Jadi bisa dilihat dari data historical ada pemanfaatan 2 kali lipat. Dari pengalaman ini kami cukup percaya diri untuk bisa lebih luas, jad kalau Jadi kalau pemerintah menunjuk kami siap,” tandasnya. (armien sumardi)
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.