Home Ekbiz Corporate Setya Novanto Bertemu 8 Juni, James R Moffett Bertemu Presiden Joko 2...

Setya Novanto Bertemu 8 Juni, James R Moffett Bertemu Presiden Joko 2 Juli

0

ENERGYWORLDINDONESIA – Dugaan pencatutan nama Presiden Joko dan Wakil Presiden Jusuf oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk meminta saham Freeport Indonesia menjadi gunjingan berbagai kalangan. Namun, pengamat politik dari Universitas Indonesia Muhammad Budyatna meragukan Ketua DPR Setya Novanto memiliki keberanian untuk mencatut nama Joko-Jusuf seperti diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. “Kalau Setya berani nyatut nama Jokowi-JK, enggak mungkin dia berani begitu sendirian. Saya enggak terlalu yakin kalau sendirian. Bisa saja itu sepengetahuan Jokowi-JK,” kata Budyatna, Selasa (17/11), sebagaimana dilaporkan sindonews.com.

Menurut Budyatna lagi, ini permainan tingkat tinggi. “Kalau orang biasa, mana bisa? Istana itu menjadi rujukan utama mereka [Freeport],” tuturnya.

Benarkah begitu? Entahlah.

Yang pasti, meski menyangkut nama baik presiden dan kepala negara plus menyangkut sumber daya alam Indonesia, Sudirman Said bukan melaporkan Setya Novanto ke kepolisian, tapi malah sendiri melaporkan Setya ke MKD DPR. Laporan Sudirman ke MKD disertai transkrip rekaman percakapan Novanto dan pimpinan PT Freeport.

Sudirman Said mengatakan transkrip tersebut berasal dari rekaman percakapan dalam pertemuan petinggi PT Freeport dengan Setya Novanto dan pengusaha minyak berinisial R. Pertemuan itu dihelat di sebuah hotel di kawasan Pacific Place pada 8 Juni 2015 lalu pada pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Pertemuan itu adalah pertemuan ketiga.

PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik Freeport-McMoran, perusahaan Amerika Serikat. Pada 2 Juli lalu—itu artinya setelah tanggal 8 Juni, hari pertemuan ketiga Setya Novanto dengan petinggi Freeport–James R Moffett, Chairman Freeport-McMoran, secara diam-diam menemui Presiden Joko, seperti diberitakan banyak media.

Pertemuan tersebut tanpa ada pemberitahuan agenda ke para wartawan yang sehari-hari bertugas di Istana Kepresidenan. Moffett dan Joko bertemu didampingi Sudirman Said dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Setelah pertemuan sekitar dua jam tersebut berlangsung, Sudirman Said menjelaskan maksud dari pertemuan tersebut adalah Moffett ingin meminta kepastian kelangsungan izin usahanya di Indonesia. Karena, tidak lama lagi Freeport Indonesia akan menyelesaikan penanaman investasi dengan nilai total US$ 18 miliar untuk menmbangun infrastruktur tambang bawah tanah di Papua dan smelter di Gresik. “Mereka sudah menyiapkan investasi senilai US$ 18 miliar, sebesar US$ 2,5 miliar di antaranya untuksmelter, selebihnya untuk pembangunan underground mining,” ungkap Sudirman di Istana Kepresidenan ketika itu.

Kalau segalanya lancar, tambah Sudirman, Freeport pada September 2015 akan me-launching pertambangan bawah tanah di Papua yang akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia. Sudirman juga mengatakan, pesan yang ingin disampaikan manajemen Freeport dengan bertemu Joko sudah sangat jelas bahwa pengelola tambang Grasberg tersebut ingin terus berinvestasi dan pemerintah ingin memfasilitasi kelangsungan usahanya.

Namun, Kontrak Karya (KK) Freeport akan habis pada 2021. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan perpanjangan aktivitas pertambangannya baru dapat diajukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Menurut Sudirman ketika itu, kalau harus menunggu sampai 2019 saat pemerintah baru bisa mengambil keputusan, dipastikan produksi Freeport dipastikan mengalami penurunan. “Karena itu harus dicari format yang tidak melanggar hukum. Sekarang mereka mengajukan apakah bisa konversi dari KK ke Izin Usaha Pertambangan Khusus [IUPK] sesuai Undang-Undang Minerba bisa dilakukan secepat mungkin. Karena, hal itu menurut mereka menjadi jalan keluar untuk meneruskan investasi,” kata Sudirman.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan ketika itu, pemerintah tengah meminta masukan dari ahli hukum terhadap kemungkinan pemerintah bisa memberikan izin baru bagi Freeport tanpa melanggar hukum.  “Tetapi bukan berarti IUPK-nya diberi untuk sekian belas tahun yang akan datang. Kalaupun IUPK disetujui, diusahakan sama jangka waktunya dengan KK saat ini. Jangan membayangkan karena mereka maju perizinan sekarang, kemudian diberikan untuk jangka waktu panjang,” ujarnya.

Untuk mencapai kesepakatan IUPK, tambahnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Freeport telah membahas 17 poin kesepakatan. Sebanyak 11 poin kesepakatan sudah diselesaikan dengan pemerintah daerah. Sementara itu, enam poin kesepakatan dengan pemerintah pusat masih tersisa dua poin yang belum menemukan titik temu. “Dua poin itu mengenai jumlah kontribusi pada penerimaan negara, yang harus lebih meningkat. Pembahasannya bersama Kementerian Keuangan kalau yang itu. Sementara satu lagi kaitannya dengan kelanjutan operasi, yang itu menunggu waktu dan cara yang tepat,” kata Sudirman. [Kom/Djun/PRS]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.