Home Migas Regulasi Kotak Pandora Kontrak Karya Pertambangan (1): Kegaduhan Elit Terpecah Harus Diselesaikan Pemerintah

Kotak Pandora Kontrak Karya Pertambangan (1): Kegaduhan Elit Terpecah Harus Diselesaikan Pemerintah

0
Yusri Usman, Pengamat Energi / Ist

Jakarta, ENERGYWORLD.co.id – Terkuaknya kasus Freeport Indonesia soal kepastian perpanjangan operasi tambang yang berubah dari Kontrak Karya menjadi IUPK sesuai Undang Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, bak seperti membuka kotak Pandora, bahwa setiap keputusan baik blok migas seperti blok Cepu, blok Masela, Blok Mahakam dan izin usaha Pertambangan yang merupakan dari Kontrak Karya generasi 1 sampai dengan generasi 3 ternyata tidak terlepas dari tarik menarik kekuatan politik antara eksekutif dan legislatif dalam setiap keputusan yang telah dibuat.

“Kalau dulu hanya sebagai rumor dan sekarang menjadi terbuka bahwa proses tersebut benar adanya dan semua rakyat menyaksikan kegaduhan elit-elit di Pemerintahan dan Legislatif yang menjadi terbelah dalam kegaduhan ini,” begitu diungkapkan Yusri Usman prihatin.

Menurut Yusri, seharusnya negara harus cepat hadir untuk melindungi kepentingan rakyat yang menaruh harapan adanya kepastian berusaha dan bekerja serta mendapat penghasilan utk mempertahankan hidup. “Dibutuhkan sikap negarawan dari semua elit-elit di negeri ini. Bukan malah membuat situasi politik menjadi semakin gaduh. Jangan karena isu ada reshuffle dan ada pihak yang merasa terancam melakukan aksinya saling buka kartu sesama kubu lawan politiknya. Sesungguh pesan konstitusi sudah amat jelas dicantumkan pada pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 2 dan 3 bahwa semua kekayaan sumber daya alam tak terbarukan sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orng banyak dan dikuasain oleh negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkadilan.”

Yusri menandaskan bahwa asas dan tujuan dari Undang Undang Minerba tersebut jelas dan tegas menganut berasaskan manfaat, keadilan dan kesimbangan serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa dengan semangat partisipatif, transparansi, akuntabilitas yg berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

“Seharusnya inilah yang harus selalu dipedomani oleh eksekutif dan legislatif dalam menentukan semua kebijakan di sektor pertambangan kita. Presiden sebagai Kepala Negara dan kepala Pemerintahan harus segera turun tangan dengan segala kekuasaan dan kewenangannya untuk memanggil semua organ pemerintah agar menyelesaikan segera yang sudah semakin hiruk pikuk. Masih banyak agenda-agenda Pemerintah ke depan yang lebih penting dan prioritas dikerjakan untuk mensejahterakan rakyatnya karena era MEA sudah di depan mata di akhir tahun ini, serta pilkada serentak pada medio Desember 2014 yang bisa memicu konfik di daerah-daerah,” beber Yusri mengingatkan.

Yusri mengingatkan bahwa nilai tukar rupiah yang setiap hari bisa jadi semakin melemah akibat situasi politik yang gaduh, rencana FED pada pertengahan Desember rencananya akan menaikan suku bunganya dan ancaman defisit APBNP 2016 akibat target penerimaan pajak kita jauh dari target.

“Jadikanlah momentum kasus Freeport ini membuat kita harus mengevaluasi diri supaya berdaulat di bidang ekonomi sesuai Nawacita yang diusung oleh Pemerintahan ini.

Janganlah kita cepat mudah takluk dengan ancaman-ancaman pihak asing yang katanya akan dituntut secara abitrase di Pengadilan Internasional. Padahal kita harus berdaulat dengan Undang Undang Minerba yang merupakan keputusan politik bangsa kita. Malah seharusnya kita menekan mereka untuk menghormati dan mentaati Undang Undang kita. Supaya kita menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jangan justru kita ribut sesama anak negeri ini karena iming-iming yang hampa. Seperti kata pak Menko Maritim, cepat tunduk pada kepentingan asing. Harusnya kepentingan nasional adalah diatas segala-galanya,” pungkas Yusri. (WAW/AM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.