Home Migas Regulasi Kotak Pandora Kontrak Karya Pertambangan (2): Habis Besi, Arang Binasa

Kotak Pandora Kontrak Karya Pertambangan (2): Habis Besi, Arang Binasa

0

Jakarta, ENERGYWORLD.co.id – Terkait permasalahan yang terjadi di Freeport yang sekarang kembali mencuat, pengamat energi Yusri Usman menyatakan sepertinya pemerintah Indonesia berada pada posisi yang lemah dan terancam.

“Sebut saja adanya ancaman bahwa kalau distop operasi Freeport, akan ada 30.000 tenaga kerja yang akan menganggur dan bahkan ada petinggi di Monas mengatakan bahwa APBN kita aka colaps,” ungkap Yusri prihatin.

Yusri mengingatkan, “Kita sudah menyaksikan bagaimana ancaman saat peralihan blok Mahakam yang sejak lama diucapkan petinggi-petinggi di Kementerian ESDM bahwa produksi akan turun dan semua tenaga ahlinya akan dibawa. Faktanya setelah Pemerintah memutuskan status operato blok Mahakam paskah tahun 2017, pada bulan Juli 2015 ternyata perusahaan Total Indonesia pada bulan Agustus 2015 mengoreksi semua aktifitas kegiatan pemboran untuk mempertahankan produksinya, Ini yang shearusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.”

“Toh pemerintah dengan sangat berani membekukan organisasi PSSI yang menyangkut mungkin 50.000 orang di seluruh Indonesia yang kehilangan pendapatannya sampai saat ini. Kenapa kita takut dengan ancaman yang mungkin dibuat oleh oknum-oknum pejabat yang sangat berkepentingan dengan sesuatu janji-janji dari hasil perpanjangan tersebut.

Seharusnya malah yang kita desak adalah apakah mereka mau tunduk dengan Undang Undang Minerba kita? Yaitu menyangkut punya niat membangun smelter, menggunakan kandungan lokal yang sesuai peraturan kita, melakukan pengelolaan lingkungan tambang sesuai yang dipersyarakat oleh Undang Undang Lingkungan Hidup. Apakah mereka sudah memberikan royalti yang sesuai dengan kepantasan dan melakukan kegiatan CSR bagi masyarakatn setempat? Balas Yusri baik bertanya.

Menurutnya, kalau mereka sudah menunjuk itikat baik dan benar bermanfaat bagi bangsa dan negara, saya yakin secara otomatis negara akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk diperpanjang kontraknya. “Sudah pasti calo-calo yang mengaku atas nama penguasa tidak akan laku dan dipercaya oleh siapapun juga. Penataan sistem yang transparan dan akuntabel serta taat akan Undang undanglah yang harus dikedepankan. Bukan kegaduhan yang menjadi tertawaan bangsa-bangsa lain. Seperti pepatah orang-orang tua kita ‘habis besi, arang binasa’.

Semuanya telah dipertontonkan secara vulgar baik di media elektronik dan cetak yang memberikan pendidikan buruk bagi generasi mendatang, tambah Yusri prihatin.

“Apa bedanya dengan kejadian tawuran antar pelajar di ibukota yg sering kita tonton? Dari hal yang jadi hiruk-pikuk saat ini, maka jangan salahkan publik jika saat ini menilai bahwa persetujuan blok Mahakam pada juli 2015 diduga sarat dengan bagi-bagi upeti bagi eksekutif dan legislatif.

Sudah seharusnya menurut Yusri, Pemerintah pusat jangan arogan. Sebaiknya mau mengajak bicara Pemda Tingkat Satu dan Tingkat Dua dimana lokasi tambang itu berada untuk proses perpanjangannya supaya semuanya menjadi kondusif dan merasa dihargai sebagai bagian NKRI.

“Toh akhir masyarakat setempatlah yang akan merasakan dampak positif dan negatifnya langsung apabila aktifitas pertambangan itu berlangsung. Jangalah kita selalu merasa bisa, akan lebih bijak apabila kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat,” tambah Yusri.

Terakhir Yusri berharap realisasi divestasi saham sebesar 30% harus secepatnya direalisasikan.Jika ditemukan bukti yang cukup ada calo baik dari oknum eksekutif dan legislatif yang bermain dalam proses perpanjangan IUPK untuk PT Freeport Indonesia yang melanggar Undang Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah, segeralah ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa tebang pilih.(WAW/AM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.