Home Ekbiz Corporate Perpanjangan Kontrak Karya Freeport Adalah Pengkhianatan terhadap Negara

Perpanjangan Kontrak Karya Freeport Adalah Pengkhianatan terhadap Negara

0
Sebagian kecil emas Freeport.

EnergyWorld.co.id – Suara keras terhadapa rezim Joko-Jusuf Kalla dinyatakan oleh Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng. Ia mengatakan, perjalanan setahun pemerintahan Presiden Joko diwarnai serangkaian pengkhianatan terhadap negara, bangsa, rakyat, dan konstitusi. Pengkhianatan paling telanjang adalah dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.

Menurut Salamuddin, perlakuan pemerintahan Joko terhadap Freeport selaras dengan kepentingan asing untuk melanjutkan investasi model kolonial di Indonesia. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerak, pemerintah telah memberikan perlakuan istimewa kepada Freeport.  “Padahal, kita tahu, Freeport telah melanggar Undang-Undang Minerba. Freeport tidak mampu untuk menjalankan Undang-Undang Minerba. Tapi, di sisi lain, pemerintah juga tidak mampu memaksa Freeport untuk taat kepada Undang-Undang Minerba,” kata Salamuddin dalam diskusi bertema “Menggali Freeport: Di Antara Kepentingan Asing dan Kedaulatan Indonesia” yang digelar di Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (22/11).

Dengan begitu, lanjutnya, ini semakin menjauhkan dari kepentingan negara dan rakyat. Daeng juga menilai langkah pemerintah yang dalam hal ini Kemementerian Energi Sumber Daya Manusia secara vulgar telah melawan konstitusi.

Memang, Undang-Undang Minerba dan bahkan kontrak karya itu sendiri mewajibkan tiga hal. Pertama, Freeport harus melakukan pengolahan di dalam negeri dan tidak lagi mengekspor bahan mentah. Kedua, Freeport harus melakukan divestasi saham kepada pemerintah—bukan kepada Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Wapres Jusuf Kalla, atau Ketua DPR Setya Novanto—yakni pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD. “Divestasi harus dilakukan secara langsung, bukan melalui IPO. Terakhir, ketiga, kontrak Freeport harus direnegosiasi mengingat sudah berakhir,” tutur Salamuddin.

Tapi, katanya lagi, yang dilakukan pemerintahan Joko malah telah berlawanan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Minerba serta pasal pasal tentang divestasi yang termuat dalam kontrak karya. Semua dilakukan agar Freeport nyaman, langgeng, dan bisa dengan sesuka hati mengeruk kekayaan alam, melanjutkan eksport bahan mentah, dan mengambil seluruh keuntungan pertambangan tanpa menyisakan secuil pun untuk bangsa ini. “Mereka memunculkan berbagai argumentasi bahwa, jika mengatur sesuai dengan Undang-Undang Minerba, para investor akan kaburlah dan sebagainya. Sejak awal pun, PT Freeport Indonesia ini tidak punya niat dan percaya diri untuk menjalankan Undang-Undang Minerba,”  kata Salamuddin. [PN/Rom/Djun]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.