Home Ekbiz Corporate Gubernur Aceh Pertanyakan Blok NSO Oleh Exxon Mobil ke Pertamina

Gubernur Aceh Pertanyakan Blok NSO Oleh Exxon Mobil ke Pertamina

0

EnergyWorld.co.id – Laporan penjualan saham Blok B dan Blok North Sumatera Offshore (NSO) oleh ExxonMobil Indonesia kepada PT Pertamina (Persero) ternyata tanpa sepengetahuan Pemerintah Aceh. Gubernur Aceh pun mempertanyakan.

Lapangan Arun yang terletak di Blok B adalah lapangan yang produksinya gas dan LNG terbesar di Indonesia dan digabungkan dengan produksinya LNG di Bontang menjadikan Indonesia pengekspor LNG terbesar di dunia pada saat 1984-1998.  Saking besarnya segala biaya pemasangan fasilitas di Lapangan Arun dan di PT. Arun LNG plant sudah dikembalikan ke Mobil Oil Indonesia (sekarang namanya ExxonMobil Oil Indonesia) dalam tempo 5 tahun saja. Sekarang Lapangan Arun sudah tidak produksi lagi. Bagaimanapun, ExxonMobil telah nagih semua uang yang mereka investasikan melalui skema Cost Recovery dari Blok “B” maupun investasi fasilitas di PT. Arun LNG plant. Hal ini dikisahkan Hasim Sutanto dilaman laporpresiden.id

Kisah Hasim sangat jelas, bahwa Blok NSO dengan lapangannya NSO”A” ceritanya lain lagi. Sejak 1983, saya mengikuti NSO”A” & “J’, karena gasnya mengandung H2S, gas racun yang agak tinggi, dan cadangannya hanya 1/8.5 cadangan dari Lapangan Arun. Sedangkan biaya eksplorasi yang telah dipakai oleh Mobil Oil untuk lapangan2 NSO”A” dan “J” jumlahnya amat besar, yakni sikitar US$200 milliar (Rp. 37 trilliun dengan kurs terkini). Kami pada saat 1984-1990an sangat sulit menjustifikasikan pengembangan Lapangan NSO karena keekonomisannya. Cuman jika tidak dikembangkan, Mobil Oil akan rugi US$200 milliar sebagai Sunk Cost menurut aturan Cost Recovery berdasarkan PSC terms Migas Indonesia, akhirnya dengan skenario hanya mengembangkan lapangan NSO”A” saja, dengan keekonomian yang marginal, akhirnya dapat dikembangkan dan produksi di tahun 1998. Jadi lapagan ini dikembangkan dengan tujuan utamanya untuk mengembalikan semua uang/ biaya yang telah dipakai oleh Mobil Oil saat eksplorasi blok “NSO”. kisahnya.

Kata Hasil lanjutnya, Saya sangat heran sekali, paling lama 2 tahun lebih lagi Blok “B” dan Blok “NSO” sudah 100% jadi milik Indonesia, dan pasti diberikan oleh pemerintah ke Pertamina untuk mengelolakannya. Kenapa Pertamina mau bayar  ExxonMobil Oil Rp. 7 trilliunan atau lebih sekarang untuk membeli blok “B” dan blok “NSO” yg sudah pasti gak ekonomis lagi, karena gasnya di Blok “B” tinggal  “pis” saja, sedangkan blok “NSO” yang cadangan gas sekarang  hanya tinggal  1/19 (seper-sembilan belas) dari cadangan awalnya sebelum diproduksikan???

Surat Hasim itu sebenarnya buat Presiden dimana ia meminta  mohon Bapak Jokowi memperhatikan soal ini, karena Pertamina akan hamburkan Rp. 7 trilliun atau lebih membayar ExxonMobil untuk pembelian Blok2 yang tidak ekonomis dan saham 30% di PT Arun LNG plant, karena bagaimanapun pada tahun 2018, blok2 dan fasilitas di PT Arun yang dimiliki oleh ExxonMobil harus dikembalikan ke  pemerintah Indonesia karena kontrak produksinya sudah berakhir menurut undang2 migas Indonesia, tulis
Hasim Sutanto.

Atas semua ini anehnya pihak ExxonMobil mengatakan, dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Terkait dengan jual beli saham tersebut, menurut Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Pertamina dan ExxonMobil juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh mengingat kedua blok tersebut berada di Aceh dan sudah ada dalam UU Pemerintahan Aceh dan PP tentang Pengelolaan Migas di Aceh.

Kenyataannya jelas sudah bahwa Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam suratnya jelas mempertanyakan soal tidak dilibatkannya pemerintah daerah Aceh dan menyampaikan surat kepada Wapres Jusuf Kalla. Berikut suratnya yang ditandatangani pada 30 Oktiber 2015: IMG-20151126-WA019

Hal ini juga diperkuat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Aceh, Said Ikhsan mengatakan, pihaknya belum pernah diberitahu baik secara lisan maupun tertulis perihal jual-beli saham Blok B dan Blok NSO. “Mereka harusnya memberitahukan kepada kami. Pemerintah Aceh kurang senang karena tidak diberitahukan,” ujar Ikhsan sebagaimana pernah dilansir  KONTAN, (16/9).

Ikhsan menyebut, Pemerintah Aceh berencana mengundang ExxonMobil dan Pertamina untuk meminta penjelasan terkait dengan jual-beli saham di Blok B dan Blok NSO. “Kami berencana mengundang mereka, tetapi ini baru mau dibicarakan dengan gubernur terlebih dahulu. Karena memang dalam aturan jual beli saham blok migas tidak melibatkan pemda, namun jangan mendahului, jangan terburu-buru, belum diserahkan tapi melakukan seperti itu,” tegasnya.

Dijelaskan Ikhsan, dengan beralihnya operator Blok B dan Blok Blok NSO tidak akan mengubah aturan mengenai bagi hasil dan participating interest yang menjadi hak Pemerintah Aceh.

Dengan beralihnya operator blok tersebut kepada Pertamina, maka otomatis ketika nanti perpanjangan kontrak diajukan, Pertamina juga harus menyertakan Pemerintah Aceh dalam hal participating Interest sebesar 10%.

“Nanti kan yang mengatur BPMA-nya (Badan Pengelola Migas Aceh) yang akan segera dibentuk paling lambat pada Mei 2016. Aturan tetap, bagi hasil juga sama, cuma operatornya saja yang berbeda,” ujar Ikhsan.

Masih dilaman  KONTAN, Vice President Public and Goverment Affairs ExxonMobil Indonesia, Erwin Maryoto mengatakan, dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang. “Dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina mengikuti peraturan yang berlaku,” kata Erwin. (RHZ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.