Home Liputan Kasus Mendesak Kehadiran Negara pada Praktik Kejahatan Korporasi Wilmar Internasional (1)

Mendesak Kehadiran Negara pada Praktik Kejahatan Korporasi Wilmar Internasional (1)

0

ENERGYWORLD.co.id –  Sejak Desember 2013 Wilmar Internasional meluncurkan kebijakan “No Deforestasi, No Peat, and No Explotation”(Larangan Deforestasi, Larangan Konversi Lahan Gambut dan Larangan Eksploitasi Manusia). Hal ini berarti mereka mengakui bahwa pembangunan perkebunan sawit mereka telah berkontribusi pada deforestasi serta praktik buruk yang tidak lestari dan berdampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup.

Sebaran konsesi Wilmar yang mencapai 806 perusahaan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, baik anak perusahaan maupun pemasok CPO telah menambah daftar luasan laju deforestasi hutan di Indonesia dan konflik yang berkepanjangan.

Di Kalimantan Timur saja misalnya, dari 31 anak perusahan dan pemasok Wilmar diduga telah melakukan serangkaian praktik perampasan lahan dan menghalangi hak-hak pekerja untuk berserikat. Direktur WALHI Kalimantan Timur Fathur Roziqin Fen mengungkap temuan kasus yang beroperasi di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.

“PT Teguh Jayaptima Abadi yang mengantongi ijin konsesi seluas +13,550 ha telah merampas hak masyarakat dalam mengelola lahan produktif pertanian/sawah di desa Muara Kaman Ilir yang menurut rekomendasi BPN Kutai Kartanegara bahwa masyarakat secara sah memiliki lahan bersertifikat hingga saat ini belum dikembalikan,”sesalnya.

Sementara itu kasus PHK terhadap Ketua Serikat Pekerja Mandiri pada PT Jaya Makmur Sukses di Kecamatan Muara Muntai masih menyisakan intimidasi untuk tidak melanjutkan perundingan atas tuntutan hak-hak normatif buruh perkebunan tersebut. Kasus tersebut berlangsung sejak 2014 lalu sejak serikat tersebut resmi didaftarkan di Disnakertrans Kutai Kartanegara hingga saat ini.

Selain itu praktik perampasan lahan melalui pemalsuan dokumen juga terjadi secara massif sejak 2006 dilakukan oleh PT Gemilang Sejahtera Abadi terjadi di Desa Long Bentuk, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur. Pemasok Wilmar yang mengantongi ijin konsesi seluas 15.690 Ha ini berdasarkan SK Bupati Kutai Timur No. 500/059/EK-II/2006 telah dilaporkan ke Wilmar berdasarkan mekanisme komplain dalam kebijakan Wilmar.

“Perusahaan terindikasi melakukan tindakan pidana dengan membebaskan lahan atas nama orang lain yang bukan pemilik lahan serta tidak ada ganti rugi tanam tumbuh oleh pemilik wilayah yang sah,” ungkap Daud Lewing, Kepala Adat Long Bentuk Kecamatan Busang, Kutai Timur.

Direktur WALHI Kalimantan Selatan Dwitho Frasetiandy membeberkan beberapa temuan yang menyebar hingga ke konflik wilayah kelola masyarakat, khusus petani lahan pangan. “Pertanian palawija dan semangka seluas 1.686 ha yang terdiri dari desa Barut Jaya, Samuda, Tambangan, Siang Gantung, Banua Hanyar dan Ambahai Hilir, Kecamatan Daha Barat dan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikelola oleh lebih kurang 450 kepala keluarga saat ini tidak dapat bertani akibat dari wilayah pertanian mereka yang masuk ke dalam kawasan konsesi perusahaan,” sesalnya. (WAW/bersambung)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.