Home Liputan Kasus Mendesak Kehadiran Negara pada Praktik Kejahatan Korporasi Wilmar Internasional (2)

Mendesak Kehadiran Negara pada Praktik Kejahatan Korporasi Wilmar Internasional (2)

0

ENERGYWORLD.co.id – Daftar panjang konflik terkait perusahaan Wilmar Internasional terindikasi mengesampingkan hak asasi dalam memastikan keselamatan rakyat dan keberlanjutan sumber-sumber penghidupan. Arkilaus Baho dari Yayasan PUSAKA yang selama ini bekerja pada isu masyarakat adat dan perampasan lahan di Papua memperingatkan praktik industri yang berorientasi kepentingan global dan bukan pasar yang pro pada kehendak rakyat Papua telah mengakibatkan pemiskinan masyarakat suku Marind di Merauka, Papua bagian selatan.

“Kami ingin tanah, hutan dan dusun (hutan sagu) kami dihargai sebagai aset dan bukan komoditi ekonomis belaka. Kami tidak ingin proyek perkebunan sawit yang hanya mementingkan kebutuhan pasar global. Ganti sawit dengan sagu, cempedak dan matoa,” ketus pria asal Papua yang telah belasan tahun bergelut dengan isu perampasan lahan.

Sementara itu pada pelanggaran serius terhadap konflik tenurial, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Tengah Ahmad Pelor menyesalkan massifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh Wilmar di Kab. Morowali dan Kab. Banggai Sulawesi Tengah. “Dalam perkembangannya berjalan seiring dengan meningkatnya konflik agraria di wilayah tersebut, tidak kurang dari 2000 Ha lahan petani diambil secara paksa oleh Wilmar melalui empat anak perusahaannya yaitu PT. Wira Mas Permai, PT. Sawindo Cemerlang, PT Delta Subur Permai, dan PT Karunia Alam Makmur,”ungkapnya.

Tidak cukup pada kasus konflik tenurial dan ketenagakerjaan, Wilmar telah secara aktif berkontribusi pada laju pengrusakan dan penghancuran Teluk Balikpapan. Sejak kawasan teluk tersebut ditetapkan sebagai kawasan industri karingau, Wilmar telah merusak 27,1 hektar hutan di sekitar Sungai Berenga Kanan, kebanyakan adalah hutan mangrove dan kawasan lindung di pesisir dan sempadan sungai.

“Selain mangrove yang dirusak secara langsung karena penebangan dan penimbunan, sangat banyak pohon mangrove yang mati di hulu sungai akibat penutupan sungai tersebut. Perubahan sirkulasi air karena penimbunan membuat pohon-pohon mangrove mati,” ungkap Husain Suwarno, Ketua Forum Peduli Teluk Balikpapan. Bahkan lanjutnya ancaman serius kerusakan teluk adalah hilangnya areal tangkapan nelayan di 5 desa di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan habitat bekantan.

Fakta penegakan hukum yang lemah dan cenderung melambat mengidikasikan rendahnya harapan publik terhadap kehadiran negara dalam praktik bisnis yang kotor. Masih kuat ingatan publik terhadap bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Pada akhir Oktober 2015 lalu, WALHI Nasional merilis temuan 27 anak perusahaan dan pemasok Wilmar yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi. Walaupun pihak Wilmar telah membantah jumlah perusahaan tersebut dengan mengklarifikasi hanya memiliki total 13 perusahaan di 4 lokasi sumber utama asap yang berdampak hebat tersebut. Dengan merinci 7 perusahaan di Kalimantan Tengah, 4 di Sumsel dan 2 di Riau. Sementara Jambi hanya punya pabrik kelapa sawit dan bukan lahan.

Sementara keselamatan rakyat dan nasib lingkungan hidup dibiarkan bertarung sendiri dengan dampak pembangunan industri kepala sawit skala besar dan ancaman investasi yang begitu massif. Bila negara terus absen dalam praktik buruk koporasi, maka Indonesia akan berada pada titik terendah jaminan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Negara dalam hal ini pemerinta pusat dan daerah harus mengambil tindakan serius atas upaya pembiaran yang akan berujung pada pemiskinan struktural di tengah laju investasi yang bergelimang di sektor sumber daya alam. (WAW/TAMAT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.