Home Ekbiz Modus Sudirman Said dan Freeport Tutupi Kasus

Modus Sudirman Said dan Freeport Tutupi Kasus

0

EnergyWorld.co.id – Dugaan kasus pencatutan nama Presiden dalam pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang mengaitkan nama Ketua DPR-RI dinilai bagian skenario yang dilakukan pihak tertentu untuk meredam kasus yang lebih besar.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi mengungkap, masalah besar yang dimaksud adalah  pembaharuan kontrak Freeport yang telah menabrak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Karena pelanggaran itu terkuak, maka harus ada pihak yang ditumbalkan.

Dengan begitu, menurut Adhie, seakan-akan Setnov-lah yang bertindak sebagai pihak pelanggar UU. Padahal, diketahui yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan pembaharuan kontrak itu adalah Menteri ESDM, Sudirman Said (SS).

“Mereka bilang berbagai alasan untuk kontrak diperpanjang waktunya lebih awal. Tapi UU mengatakan baru boleh di 2019. Kemudian Sudirman mau buat PP, perpanjangan malah 10 tahun. Tapi berhasil ketahuan, nggak jadi,” papar Adhie, di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Mantan juru bicara almarhum Gus Dur itu pun mengajak masyarakat untuk membalikkan analogi yang dia jabarkan.

“Kemudian begini, kalau kemarin itu perpanjangan (kontrak Freeport) dengan SS itu berhasil, apakah isu Novanto ini akan diangkat?” tanya dia.

Dia pun melihat ini bukan sekedar kegagalan pembaharuan kontrak Freeport. Menurutnya, ada ‘perang’ besar dalam kasus rekaman ‘papa minta saham’.

“Ini langsung diangkat karena merek gagal. Saya melihat bahwa, bukan hanya Setnov. Ini diributkan aja soal rekaman,” tandasnya.(OZPRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.