Home Ekbiz Dirjen Minerba: Road Map Smelter untuk Efisiensi dan Supplai Chain Energi

Dirjen Minerba: Road Map Smelter untuk Efisiensi dan Supplai Chain Energi

1649
0
BambangGatot Dirjen Minerba ESDM /EnergyWorld-Intan

EnergyWorld.co.id – Sumber daya neraca cadangan ujungnya memang condongnnya kesebuah road map.  Untuk itu persoalan Smelter adarahnya untuk  kepada kepentingan bersama tapi juga untuk kepentingan efisiensi, supplai chain energi.

Hal diatas diungkapkan  Dirjen Minerba Bambang Gatot Aryono dalam Seminar Indonesia Mining Conference di Jakarta Rabu, 15/12/2015.

Menurut Bambang, identifikasi pertama, kebutuhan daerah ini berapa? “Ini akan disampaikan juga ke PLN dan Perindustrian. karena mereka juga susun kebutuhan untuk industri itu,”ujar Bambang.

Dengan demikian kesulitan realisasikan smelter itu bisa terbuka. Jadi, memang pengajuan insnetif, tax allowance, dan tax holiday ke Kemenkeu, yang terganjanl di pembuat Smelter itu  bukan ke kami. Ada yang ajukan ke kami. Tapi kami tidak  hafal. Ada yang disampaikan. Ini masih dalam tahap penelitian. “Sangat ketat pembeliannya. Siapa saja  saya engga hafal. Tapi di Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I)  sampaikan ada beberapalah pengajuannya ke BKPM itu,”ujarnya

Babang juga menjelaskan apakah kolerasi IUP yang berstatus Clean N Clear (CNC) dan kontribusi yang diharapkan pemerintah selain pemberian insentif, yang pertama, perkembangan ilegal. Timah di Bangka. Kita lakukan penataan. Ilegal di laut, didaftar, list, kerja sama dengan PT Timah. Kita tata semua.

“Standardisasi dan sudah sesuaikan dengan aspek lingkungan. Sudah ditetapkan dan jadi bagian daripada kegiatan baik di darat dan laut. Dengan adanya komoditi turun ilegal. Termasuk tambang-tambang kecil. Kalau dilihat dari kegiatan yang marak dan akan berkurang lagi. Sepanjang pantai timur. Sekarang engga bisa ekspor engga bisa lagi,”tegasnya.

Masih kata Bambang sulitnya engga ada info di daerah bahwa barang saya harus dikirim ke tempat saya. Harusnya ada kebijakan pemerintah untuk deteksi. Kebanyakan diproses di tempat lain Itu yang harus disesuaikan. Harus sosialisasi dengan daerah agar di setiap perusahaan dan daerah.

“Semoga ini tahun 2016 akan kami undang daerah semua dikumpulin permasalahannya. Ada seleksi akhir soal penambang,”tutupnya.(Edi Supriadi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.