Home Ekbiz Corporate Siasat Baru Freeport dalam Perpanjang Kontrak Karya Paska 2021

Siasat Baru Freeport dalam Perpanjang Kontrak Karya Paska 2021

1
Sebagian kecil emas Freeport.
Oleh Yusri USMAN
ENERGYWORLD.co.id –  Setelah gaduh soal rekaman “papa minta saham ” melalui proses sidang MKD DPR-RI yang antiklimaks berujung mundurnya Ketua DPR RI Setya Novanto, ternyata peristiwa tersebut telah membangkit rasa nasiolisme semua komponen anak bangsa untuk mendesak Pemerintah untuk mengakhiri perpanjangan kontrak terhadap PT Freeport Indonesia dan selanjutnya  akan diteruskan pengelolaannya oleh konsorsium BUMN dibidang tambang yaitu PT Antam dan PT Inalum sebagai operatornya.
Tentu respon yg kuat dari segenap rakyat Indonesia utk dikelola oleh anak bangsa sendiri yg telah dikuras selama 48 thn dgn royalti sebesar 1 % ..msh dibawah standard zakat sebesar 2, 5 % yg membuat semua rakyat marah dan adanya dugaan kongkalikong dlm setiap proses perpanjangan izin usaha pertambangan.
Sudah tentu respon inilah yang tidak terduga oleh segenap manajemen PT FI dan McMoran di USA, dan sangat berbahaya akan masa depan dan kelangsungan perusahan holding di USA itu.

Malah saat ini muncul gerakan yg masif dan bergelombang dari kelompok-kwlompok  masyarakat ke DPRRI utk segera  dibentuk “pansus hak angket Freeport ” untuk membuka kotak pandora siapa-siapa yang terlibat dalam mempengaruhi Presiden untuk meminta Menteri ESDM menjawab surat Jim Moffet dari Freeport McMoran pada hari yang sama pada  8 oktober 2015 yang isinya bertentangan dengan surat Dirjen Minerba tanggal 31 Agustus 2015 yang secara tegas menyatakan bahwa proses renegosiasi yang sudah dijalankan selama ini menyimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia tidak mempunyai itikad baik dalam mengimplementasikan  terhadap isi kontrak karya maupun isi Undang Undang Minerba nomor 4 thn 2009.

Melihat kondisi gerakan perlawan segenap komponen bangsa di Jakarta yang semakin hari semakin keras untuk meminta Pemerintah supaya tidak memperpanjang lagi kontrak tersebut paska tahun 2021 dan mendapat dukungan yang cukup luas di lembaga DPR RI dan sejumlah tokoh masyarakat.

Bahkan belakangan terkuak adanya pertemuan ipar dan keponakan pak JK dengan Jim Moffet yang ditenggarai ikut bermain juga dalam proses perpanjangan kontrak dengan tema yang diusung adakah harus ada kepastian perpanjang kontrak sampai dengan tahun 2041  karena ada rencana investasi besar untuk menambang dibawah tanah dengan nilai invesatasi sekitar USD 18 miliar , dan tentu supaya alasan keputusan mempercepat perpanjangan kontrak menjadi masuk akal walaupun bertentangan dengan Undang Undang Minerba thn 2004 yang mengharuskan proses perpanjangan IUPK baru bisa dibicarakan setelah tgl 30 thn 2019.

Sehingga dalam mencari kepastian perpanjangan kontrak tersebut..kelihatannya Presiden Direktur PT FI Maroef Syamsudin memakai jurus baru dengn siasat lobby Natal dengan Gubernur Papua Lukas Enambe dan dilanjuti acara merayu dukungan dari tokoh masyarakat adat setempat dan warga  di Rimba Papua Hotel  milik Freeport di Mimika pada  Sabtu (27/12). Adapun pertemuan antara manajemen PT FI dengan sejumlah perwakilan dari Lemasa ( Lembaga suku adat suku Amungme ) dan Lemasko ( Lembaga Masyarakat Adat suku Kamoro) untuk membangkit sentiman kedaerahan “Bahwa kita “keluarga besar” dan “tolong kawal kami sebagai keluarga besar” dan Freeport tidak dapat berjalan sendiri, tetapi jalan bersama tokoh masyarakat Papua,” ujar Maroef Syamsudin, dan saat ini banyak orang-orang diluar Papua yang seolah olah lebih mengetahui dan mengenal Papua khususnya Freeport, padahal yang paling mengetahui dan mengenal masalah Freeport adalah masyarakat Papua, khususnya masyarakat yang ada disekitar area pertambangan seperti suku Amungme dan Kamaro. Orang orang yang ribut di Jakarta tidak akan merasakan dampak jika perusahaan ditutup, tapi masyarakat Papua yang merasakannya,”tegas Maroef Syamsudin.

Saya melihat sikap dan gerakan yang dilakukan oleh MS sebagai Dirut PT FI sangat berbahaya dalam konteks politik keamanan negara,  yang dapat memicu ketegangan baru antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, apalagi isu rencana Papua Merdeka yang sudah lama  diusung sekelompok masyarakat Papua bisa memanas lagi.

Sehingga sekarang sudah muncul gerakan dari Pemda Papua yang disuarakan oleh Gubernurnya Lukas Enambe  minta saham 10 % dan sejumlah tokoh masyaraktnya  mendesak segera diperpanjang kontraknya ke Pemerintah pusat, padahal selama ini banyak tokoh masyarakat Papua dan anggota legislatifnya bersuara miring terhadap aktifitas PT Freeport Indonesia yang sudah beroperasi selama puluhan tahun tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk itu Pemerintah sudah harus tegas menyikapi gerakan-gerakan dari PT FI yang berusaha dengan segala cara untuk mencapai tujuannya  bahkan terkesan mengadu domba anatara komponen anak bangsa yang bisa menimbulkan masalah yang sangat serius.
Sehingga publik pun bertanya tanya sejauh manakah merah putih itu tertanam dalam dada saudara Maroef Syamsudin yang katanya mantan prajurit TNI?

Yusri Usman, adalah pengamat Energi menulis untuk EnergyWorld  Indonedia  pada tgl 28 Desember 2015. 

pada 29 Desember Bigboss Freeport Jame Moffet mundur dari Komisaris, silakan linknya: http://energyworld.co.id/2015/12/29/mendadak-mudur-moffet-terkesan-lepas-tanggung-jawab/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.