ENERGYWORLD – Seperti tarik ulur antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral/ESDM dengan PT Freeport Indonesia/PTFI kembali bergulir.
Kali ini pemerintah kembali mengeluarkan peringatan tidak memberikan rekomendasi izin ekspor konstrat Freeport jika tidak membayar tambahan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
“Yang jelas kalau tidak bayar, tidak di kasih (perpanjangan izin ekspor),” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot, di KantorDitjen Minerba, Jakarta, Jumat (22/1/2016).
Menurutnya, pemerintah telah melayangkan surat peringatan sejak Kamis (21/1/2016). Dimana surat tersebut meminta PTFI membayar tambahan uang jaminan kesungguhan sebesar US$ 530 juta.
Namun hingga kini permintaan tersebut masih belum direspon dengan baik. Namun jika hal tersebut tidak diindahkan hingga (28/1/2015), dapat dipastikan pemerintah tidak memperpanjang izin ekspor konsentrat.
“Namun sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari mereka.Jika Freeport tidak menaruh jaminan kesungguhan, maka pemerintah tidak akan memberi perpanjangan izin ekspor konsentrat, dan akibatnya Freeport Indonesia tidak bisa mengekspor konsentrat tembaganya,” terang Bambang.
Seperti diketahui, permintaan telah meminta penambahan jaminan kesungguhan kepada PTFI. Permintaan ini merupakan hukuman yang diberikan pemerintah karena perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut tidak dapat memenuhi target kemajuan pembangunan smelter.
Seperti tidak dapat menunjukan kemajuan pembangunan smelter yang terletak di Gresik Jawa Timur tersebut, per enam bulan atau bersamaan dengan perpanjangan izin ekspor konsentrat. Selanjutnya, untuk perpanjangan izin tahap ke tiga, target pembangunan smelter mencapai 60 persen, namun pada realisasinya hanya 14 persen. Sehingga uang jaminan merupakan langkah yang diberikan pemerintah untuk PTFI. (za/mgs)
