ENERGYWORLD – Ketua Umum DPN Sekretaris Nasional (Seknas) Presiden Joko Widodo /Jokowi, M. Yamin meminta para elit pemerintah yang sengaja memanfaatkan kebijakan untuk keuntungan asing atau kelompok agar mengundurkan diri dari jajaran kabinet Kerja! Kerja! Kerja!.
Pernyataan ini seolah menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Sudirman Said dan Kepala Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Amin Sunaryadi yang keukeuh dengan pembangunan fasilitas kilang di Blok Masela di laut/offshore. Sehingga Yamin menilai menteri dan pejabat yang tidak punya visi yang sejalan dengan Nawacita sebaiknya mengundurkan diri.
“Di sini kami mengingatkan, agar para pemburu rente dan komprador bisnis asing di dalam pemerintahan yang selama ini mendorong pembangunan Blok Masela di laut (offshore) untuk segera menyingkir,” ujar Yamin dalam keterangan press-nya, yang ditulis pada Sabtu (26/3/2016).
Dikatakan dia, saat ini Seknas secara khusus telah meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi Menteri ESDM Sudirman Said dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Hal itu disebabkan informasi yang disampaikan keduanya telah menimbulkan kegaduhan dalam ruang dialektika dan partisipasi publik mengenai Blok Masela.
“Menko Maritim telah membuka mata kita, betapa banyak informasi yang disembunyikan oleh kaum komprador. Jadi, Sudirman dan Amien sepantasnya malu dan mengundurkan diri dari jabatannya,” tuturnya.
Padahal dia tau konstitusi telah mengamanatkan agar sumber daya alam digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Karena itu, tidak boleh ada kondisi apapun yang dapat menghalangi rakyat Indonesia untuk memperoleh manfaat dari kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya.
“Seknas siap mengawal keputusan tersebut. Sehingga, rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Maluku bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pembangunan Blok Masela,” tambahnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan pembangunan fasilitas kilang di Blok Masela, dibangun di darat. Hal itu demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, khususnya rakyat Maluku dan sekitarnya.
“Keputusan itu menunjukkan Presiden Jokowi telah memenuhi janji setianya pada Nawacita, khususnya terkait butir ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran,” tutup Yamin. (REZA)
