ENERGYWORLD – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kembali melontarkan kritik pedas untuk mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang di gelar di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.
Meski tak langsung menyebut nama SBY, namun terlihat dari pernyataan mantan Direktur PT Pindad ini yang menyebut 10 tahun terakhir kedaulatan energi di Indonesia masih belum ada perubahan. Padahal Indonesia telah menghabiskan dana hingga Rp 2.600 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Sebagaimana kita ketahui, mantan Presiden SBY telah memimpin Indonesia selama dua periode. Periode pertama sejak tahun 2004-2009 dan periode kedua sejak 2009-2014.
“10 tahun terakhir kita spend Rp 2600 triliun subsidi untuk sesuatu yang karakternya berpolusi,” ujar Sudirman saat diskusi di Kantor CSIS, Jakarta, yang ditulis Jumat (31/3/2016).
Sudirman menuturkan, selama 10 tahun tersebut tidak ada yang dihasilkan oleh pemerintahan, selain polusi asap yang tinggi, menghabiskan uang rakyat dengan percuma serta meningkatnya impor BBM.
Jika dilihat secara keseluruhan, subsidi yang bentuk oleh pemeerintah membuat harga BBM murah, al hasil Indonesia menjadi negara yang menggantungkan dirinya dari sumber energi pada minyak bumiatau energi fosil lainnya. Padahal pemerintah tersebut tahu jika kondisi semakin menipis. Sehingga ketergantungan terhadap impor semakin hari semakin meningkat karena konsumsi BBM yang terus meningkat.
“Tidak ada hasil, yang ada dihasilkan adalah ketergantungan pada impor,” kata dia dengan lantang.
Sudirman juga mengatakan, sebenarnya pemerintahan tersebut tauhu jika negara-negara lain mulai meninggalkan BBM fosil, dan beralih ke energi terbarukan (EBT), namun pelayanan yang diberikan seolah membuai masyarakat kecanduan minyak bumi dan energi fosil. Sehingga dapat dipastikan negeri yang konon memili sumber daya alam melimpah ini akan mengalami krisis energi karena cadangan minyak yang makin menipis.
“Subsidi BBM berlawanan dengan arah perkembangan zaman ke depan. Masa depan kita EBT, kalau kita tidak cepat-cepat membangun, waktu energi fosil habis kita panik karena EBT masih ketinggalan,” terangnya.
Untuk itu, keputusan yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya untuk kembali membuat cadangan energi bertahan dan tidak habis. Sehingga dengan lengembangan energi terbarukan pun harus dikebut dari sekarang.
Untuk mengembangkan EBT sendiri sebenarnya dibutuhkan dana yang sangat sebesar, yakni kurang lebih Rp 260 triliun hingga 10 tahun ke depan, dan dana tersebut relatif kecil jika dibanding subsidi BBM selama 10 tahun pemerintahan sebulumnya, hanya per 10 persennya. Namun pengembangan tersebut akan menjadikan Indonesia berdaulat dibidang energi karena EBT tidak perlu diimpor, tidak akan habis, dan bersih.
“Sepuluh tahun ke depan kita hanya butuh Rp 260 triliun untuk sesuatu yang renewable. Kedaulatan adalah bisa mengandalkan yang kita punya,” tutur Sudirman.
Diakuinya jika harga EBT saat ini lebih mahal dibanding energi fosil. Tapi jika dilakukan penelitian secara terus menerus, inovasi, dan pengembangan teknologi, harga EBT akan semakin murah.
Dia mencontohkan negara Qatar. Dimana negara ini sudah berhasil mengembangkan listrik dari tenaga surya yang sangat murah. Sehingga dapat dipastikan negara ini dapat menghemat cadangan sumber energi mereka.
“Konversi dari sumber daya alam menjadi energi jembatannya adalah teknologi. Qatar sudah bisa bangun solar cell dengan harga listrik cuma US$ 4 sen/kWh,” jelasnya.
Untuk itu sebagai langkah awal pemerintah akan membangun listrik dari EBT dalam proyek listrik 35.000 MW. Dimana pembangkit listrik yang menggunakan batu bara dibatasi hanya 50 persen dalam mega proyek ini dan sisanya akan menggunakan gas bumi dan EBT.
“Dari 35.000 MW maksimal 50% yang pakai batu bara. Sisanya harus pakai gas dan renewable energy,” tutupnya. (REZA)
