ENERGYWORLD – Semenjak Presiden Joko Widodo menetapkan pembangunan pengembangan fasilitas kilang Blok Masela, Maluku di darat. Namun hingga kini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saling lempar tanggung jawab perihal surat keputusan resmi dari pemerintah kepada Inpex Corporation.
Melihat kedua lembaga ini saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab, pengamat energi dari Energy Wacht Indonesia (EWI) menilai ada motif tertentu dibalik itu.
“Bila benar ini terjadi (lempar tanggung jawab), patut dipertanyakan motifnya apa? Apakah ada undur kesengajaan atau tidak,” kata dia saat dimintai keterangan oleh Energyworld di Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Sebagai langkah awal untuk melakukan pengecekan, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM harus melihat daftar agenda surat masuk dan keluar di bagian kesekjenan.
“Saya lebih menduga ini kelalaian di SKK MIGAS,” tutur dia.
Seperti diketahui, setelah Presiden Joko Widodo memilih pengolahan gas Blok Masela menggunakan skema darat. Namun hingga saat ini pemerintah masih kebingungan dalam menyusun surat keputusan pengembangan Blok Masela. Pasalnya dasar hukum dan kalkukasi perhitungan antara darat dan lau sangat berbeda. Terlebih keputusan mengenai pengembangan suatu blok migas cukup sampai di level Menteri ESDM. (REZA)
