ENERGYWORLD.co.id – Pengamat Energi dari Energy Wacht Indonesia (EWI) menilai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan INPEX, yakni penyerahan paket pengunduran diri kepada karyawan memang sudah melanggar ketentuan yang diatur pemerintah. Namun hal ini memiliki dasar yang mendasar.
Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahahean mengatakan, setidaknya ada tiga penyebab yang membuat INPEX melakukan hal tersebut. Yakni, INPEX harus merevisi POD yang butuh waktu satu sampai dengan dua tahun. Kemudian mencari pendanaan yang bersedia mebiayai ditengah merodotnya harga komoditi ini sehingga nilai keeokonomiannya menjadi tinggi dan dianggaP harganya bisa tidak kompetitif nanti dipasar.
“Ketiga hal ini yg kami lihat menjadi pertimbangan berat hingga INPEX tidak melaksanakan keputusan pemerintah. Mungkin INPEX berpikir lebih baik mereka menunggu investor baru dan mengganti biaya yang sudah keluar atau lebih mungkin membawa kasus ini ke arbitrase,” ujar Ferdinan saat dimintai keterangn Energyworld Indonesia, Selasa (20/4/2016).
Lebih lanjut dia mengatakan, terlalu banyak hambatan dan tingkat kesulitan yang di dapat INPEX, sehingga langkah yang diambil perusahaan tersebut sulit untuk dapat tebak.
“Kta belum tahu langkah INPEX ke depan seperti apa, tapi kita menduga pilihannya hanya dua itu. Menunggu investor baru atau menggugat ke arbitrase,” terangnya.
Untuk itu pemerintah harus mengajak diskusi Inpex secara serius, guna memastikan proyek Blok Abadi Masela, bukan sebuah masalah baru yang ditimbulkan, dan menjadi bumerang bagi masyarakat.
“Jangan sampai Blok Masela ini menjadi masalah baru bagi bangsa. Saya pikir penerintah harus memberilan jalan keluar bahi Inpex. Masalahnya investasi yang terlalu besar tentu tidak akan menghasilkan apa-apa bagi inpex nantinya. Perlu perhitungan ulang dengan kijaksana supaya Inpex dan negara tidak jadi buntung karena tidak dapat apa-apa,” tutupnya. (REZA)
