Home Ekbiz Corporate Pemerintah Ubah Paradigma Pengelolaan SDA

Pemerintah Ubah Paradigma Pengelolaan SDA

0

ENERGYWORLD-Selama ini, ada paradigma negatif tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dimana sumber daya alam yang dikeruk, langsung diekspor dan tanpa mengembangkan industri pendukung dan turunan.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Dr. Rizal Ramli mengatakan, pemerintah akan mengubah paradigma pengelolaan SDA tersebut. Menurut Rizal, ke depan, selain ekspor, sumber daya alam akan digunakan untuk mengembangkan industri, guna memberikan nilai tambah.

Dan pengelolaan Blok Masela menjadi momentum perubahan paradigma pengelolaan Migas. Hal tersebut sebagaimana di utarakan oleh Menko Rizal Ramli yang didampingi Kepala Bappenas, Sofyan Djalil dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

“Selama ini, minta maaf saja, persoalan seolah hanya pengembangan di darat atau di laut. Itu sangat cetek. Sejak awal, Bapak Presiden sudah meminta untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam. Selama ini, kita hanya tebang kayu dan ekspor kayu. Kita keruk tanah di Papua, kita ekspor. Kita tangkap ikan di Maluku, kita ekspor. Kita tidak mau mengembangkan industrinya. Paradigma lama membuat kita tertinggal, meski memiliki kekayaan alam. Ini yang kita mau ubah,” ujar Rizal Ramli.

Ke depan, katanya, seperti Blok Masela tentu sebagian diekspor, tetapi sebagian juga akan digunakan untuk membangun industri pupuk dan petrokimia.
Keberadaan industri seperti itu akan memberikan nilai tambah terhadap Migas.

“Kalau gas di Masela dieskpor, maka hanya akan menghasilkan sekitar 2,5 Miliar US Dollar. Tetapi, kalau dibangun industri down stream, seperti industri pupuk dan petrokimia maka akan menghasilkan sekitar 6,5 Miliar US Dollar dan bahkan bisa mencapai 8,5 Miliar US Dollar kalau  dihitung multiplier effect yang ada di masyarakat,” katanya.

Khusus untuk Blok Masela, kata Rizal Ramli, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar jangan menggunakan sistem enclave, karena hal itu akan menyulitkan masyarakat untuk berinteraksi. “Kalau di darat saja enclave, bisa dibayangkan kalau di laut akan super enclave. Ini pesan Bapak Presiden,” imbuhnya. (Didis)