ENERGYWORLD – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) ikut turun tangan mengusut temuan dana Rp3,19 triliun yang didapat Pertamina dan Kementerian ESDM. Salah satunya dengan membentuk Panitia Kerja (panja).
“DPR jangan diam saja. Karena masih kuatnya mafia impor migas yang mengatur harga dalam tata niaga BBM. DPR perlu membentuk Pansus harga BBM. Panggil semua pihak yang terkait,” tutur dia, dalam keterangan tertulis, Senin (6/6/2016).
Dia mengungkapkan, Pemerintah harus tahu bahwa Kementerian ESDM dan Pertamina banyak mencari untung dari penjualan BBM. Hal itu terlihat dari impor BBM yang dilakukan, dimana masyarakat harusnya disubsidi Rp1.000 per liter, namun hanya dikenakan PPN 10 persen.
“Itu menurutnya lucu. Padahal BBM impor tidak ada nilai tambah, sehingga harusnya tidak kena pajak. Berbeda dengan BBM yang dibuat di dalam negeri. Jika dibandingkan dengan harga jual solar patra niaga dengan harga solar di SPBU Pertamina, BBM jenis ini tidak beres di tata niaganya. Hal itu akan berakibat pada kerugian yang dialami masyarakat, terutama untuk kalangan industri transportasi darat,” terang Arief.
Sebagai langkah awal, KPK dan BPK disarankan untuk lebih aktif mengusut kemungkinan adanya penyelewengan keuntungan jual solar impor. “Masih banyak oknum di Pertamina dan Kementerian ESDM yang bekerja sama dengan mafia impor BBM untuk memainkan harga,” tutup dia. -rzh/dsa
