ENERGYWORLD – Pada acara “Bukber antara Pertamina dengan wartawan” di hotel Pulman pada hari Rabu ( 29/6/2016 ), Dirut Pertamina secara tegas dan percaya diri penuh menyatakan bahwa Pertamina akan melakukan persiapan yang terbaik untuk bisa memenangkan tender Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap ( PLTGU ) Jawa 1 yang rencananya pada (25/7/ 2016) ditutup penawarannya, walaupun ditengah jalan PLN merubah skema tender bahan baku gas akan disediakan oleh PLN, ditambah beredarnya kuat isue ada tekanan terhadap Pertamina akan mundur dari proses tender karena ada bisikan dari anggota komisaris Pertamina yang juga merangkap Deputy Meneg BUMN yang belakangan sudah dibantah.
Akan tetapi sikap percaya diri dan tegas yang diperlihatkan oleh Dirut Pertamina akan dimaknai 2 hal oleh publik, pertama dikesankan oleh publik telah terjadi egosentris sesama BUMN khususnya disektor energi dalam proyek 35.000 MW , padahal menurut UU BUMN nomor 19 tahun 2003 dipasal 1 telah jelas diamanatkan tugas dan fungsi BUMN, apalagi khususnya kegiatan pembangunan pembangkit listrik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Harusnya sesama BUMN harus bersinergi sesuai Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2015 yang hubungan sinergi antar BUMN strategis sudah diatur secara tegas, bahkan di pasal 4 ayat J untuk bagan organisasinya Menteri Negara BUMN sudah diperbantukan Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi dan Investasi, dan peran Deputi Bidang Usaha Energi sudah dijelas juga pada pasal 12 dan 13 .
Apalagi kalau mau melihat kebelakang, dari surat edaran BUMN nomor SE -03 /MBU.S/ 2009 yang ditujukan kepada seluruh Direksi BUMN adalah suatu penegasan saja bahwa pada (3/8/2008), Kementerian Negara BUMN sudah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN nomor 05/MBU/2008 perihal perlunya sinergi antar BUMN dalam menjalankan program Pemerintah untuk dapat mensejahterakan rakyat. Sehingga munculnya kekisruhan pada tender PLTGU Jawa 1 bisa dianggap bahwa Meneg BUMN Rini Soemarno telah gagal mengatur dan mengendalikan BUMN yang dibawah tanggung jawabnya, akibatnya publik melihat PLN dengan Pertamina dan PT Bukit Asam berjalan sama dengan arah yang berbeda tujuannya.
Sedangkan persepsi publik yang kedua atas pernyataaan Dirut Pertamina bisa juga untuk memuaskan penasaran publik seolah-olah memang tidak ada kesan intervensi pihak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW dengan nilai sekitar seribu triliun sebagai balas jasa dalam Pilpres 2014 dan persiapan Pilpres 2019 dan ingin memperlihatkan bahwa sesama BUMN akur akur saja, walaupun dalam prakteknya seperti bumi dengan langit.
Sesungguhnya menjadi aneh kalau ada pihak yang melarang Pertamina untuk berpartisipasi di bisnis energi, sementara kita ketahui bahwa Pertamina sudah ikut terjun langsung disektor hilir bisnis energi melalui anak perusahaan PT Pertamina Geotermal Energy sejak tahun 1974 yaitu PLTP Kamojang, PLTP Drajat bersama Amoeses dan PLTP Dieng, dan PLTP Kamojang sebagai proyek pertamanya.
Hal ini Jauh lebih aneh dan lucu lagi disaat Meneg BUMN yang menginisiasi pembentukan Holding BUMN Energi dan Pertamina sebagai lokomotifnya, dan infonya Peraturan Presiden dalam hitungan hari akan ditanda tangani oleh Presiden Jokowi.
Sehingga publik semakin jadi bingung dengan kebijakan Meneg BUMN yang terkesan tidak konsiten dan tidak jelas peta jalan proses bisnis, khususnya BUMN yang bergerak di sektor energi. Tentu kebijakan yang tidak konsisten dan tidak jelas ini akan menghasilkan enefisiensi dalam pelayanan disektor publik dan rakyatlah jadi korbannya.
Sementara ada pihak juga melihat bahwa percaya diri Dirut Pertamina pada acara berbuka puasa tersebut dalam menyikapi hal ini mungkin saja didasari hasil pertemuan 4 matanya dengan Presiden pada hari Senin (27/6/2016 ) mendahuluhi acara rapat terbatas antara Presiden dengan Wapres dan Menko Perekonomian, Meneg BUMN serta dihadiri juga Dirut Pertamina Dirut PLN , ketidak hadiran Menteri ESDM pada saat itu sempat memancing tanda tanya publik sehubungan desas desus rencana resuffle kabinet setelah lebaran Idul Fitri, bahkan sempat beredar kabar bahwa Dwi Sucipto juga akan mengisi pos baru.
Sehingga suasana lebaran Idul Fitri dan setelahnya akan banyak mungkin terjadil yang menarik untuk diamati menyangkut siapa yang tetap diposisi jabatan Menteri dan siapa terpental , akan tetapi kebanyakan rakyat masih dihantui selalu pertanyaan yang tidak pasti soal apakah setiap resuffle kabinet akan membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat seperti yg selalu dijanjikan oleh siapapun yang berkuasa, itulah pertanyaan yang akan muncul disepanjang masa.
Jakarta 1 Juli 2016
Direktur Eksekutif
Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman
