ENERGYWORLD – Menteri BUMN Rini Soemarno dinilai layak untuk reshuffle dari Kabinet Kerja kembali. Pasalnya, kinerja BUMN di bawah kendali Rini Soemarno sangat mendorong langkah mencari keuntungan sebesar mungkin, sehingga semangat utama untuk menjadi agent of development atau agen pembangunan sangat nyaris tak ada.
“Sangat disayangkan memang, kinerja BUMN di bawah Menteri BUMN. Karena terlalu berorientasi pada bisnis dan keuntungan semata,” ungkap pengamat ekonomi dari Indef, Ahmad Heri Firdaus, Selasa (19/7/2016).
Sebagai BUMN yang sahamnya dimiliki pemerintah, seharusnya kinerja perusahaan pelat merah itu dapat menciptakan kesejahteraan, tidak melulu mengutamakan faktor bisnisnya.
“Dengan selalu mengutamakan faktor bisnis, maka kurang memperhatikan aspek sinergitas dengan kementerian lainnya. Sehingga yang ada, masyarakat akan dirugikan. Saya rasa kinerja Menteri Rini terlalu mendorong BUMN lebih liberal,” ungkap Heri.
Selain itu, Heri menilai kebijakan Menteri Rini banyak lagi yang tak sesuai. Mestinya pemerintah harus ingat, BUMN itu harus menjadi agen pembangunan, tidak berorientasi ke masalah lain. Salah satunya Rini selalu mendorong BUMN untuk sberutang. Padahal utang tersebut akan menjadi beban karena pada akhirnya aset BUMN sendiri yang menjadi pertaruhannya.
“Kasus BUMN yang dapat pinjaman dari CDB (China Development Bank), juga empat BUMN yang menggarap proyek kereta cepat yang mengandalkan utangan dari CDB, itu sangat berisiko di masa yang akan datang,” ingat Heri.
Namun sayangnya, Rini tak pernah jera. Dan terus mendorong kebijakan yang liberal. Mestinya Presiden Jokowi harus cepat bersikap.
“Saya harap, Jokowi mau mencopot Rini dari pos Menteri BUMN agar BUMN terselamatkan,” tegas dia. (Red/Aktl)
