ENERGYWORLD – Rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia yang termasuk dalam agenda ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum yang berfokus pada proyek pembangunan infrastruktur Indonesia dalam 5 tahun ke depan dirasa masih sangat memperlukan peran yang besar dari sektor swasta.
“Sektor swasta masih kurang. Kita masih mengandalkan APBN, kedua BUMN. Jadi nanti saya akan gembira sekali bisa ikut serta dalam upaya ini karena coba bisa tidak kita membuat terobosan-terobosan atau konsep-konsep untuk lebih membuka minat swasta untuk bisa lebih berperan,” jelas mantan Menteri Perdagangan yang menjabat dalam kabinet Pemerintahan Jokowi sebelum reshuffle jilid 2 tersebut.
Ditemui pada saat konferensi pers di gedung BKPM di Jakarta (1/7), menurut pejabat yang akrab dipanggil Tom tersebut, memang bagus proyek ini sudah dirintis oleh pemerintah, bahkan presiden sendiri ikut turun tangan, jadi sudah menstimulir dan BUMN juga mengaplifikasi. Langkah selanjutnya adalah mencari cari jalan supaya swasta-swasta atau investor-investor bisa ikut serta juga.
Jelas saja, agenda pembangunan infrastruktur Indonesia selama 5 tahun ke depan bernilai tidak sedikit, yakni mencapai USD 450 miliar, dan ASEAN Master Plan for Connectivity yang bernilai USD 3,3 triliun untuk 15 tahun ke depan. Rencananya, pembangunan infrastruktur Indonesia akan berfokus pada pembangunan sektor vital yaitu transportasi guna menekan biaya logistic, dan listrik yang notabene merupakan unsur yang fundamental dalam pembangunan negara.
“Yang pertama adalah transportasi (perhubungan). Ini punya dampak besar kepada biaya logistik. Kita yang biasa di Jakarta kena macet, betapa banyak waktu dan tenaga yang hilang karena dampak macet. Kedua, tentunya di bidang listrik dan energy. Karena kita mau bangun industri, kita mau bangun sektor jasa, kita mau bangun sektor wisata, kalo gak ada listrik ya sulit. Jadi mungkin yang akan menjadi perhatian khusus antara lain ada transportasi (perhubungan) guna menekan tingginya biaya logistic dan yang kedua yaitu hal yang sangat mendasar yaitu listrik,” pangkasnya.
Namun Thomas tetap optimis, karena adanya reshuffle kabinet jilid 2, Thomas melihat ini sebagai suatu peningkatan kapasitas kabinet dan pemerintah. Thomas juga yakin koordinasi antar lembaga kementrian akan menjadi lebih baik lagi sehingga berdampak pada adanya peningkatan kapasitas di masing-masing kementrian.(EDO)
