*MENTRI BUMN JANGAN SEMBRONO ALIHKAN PGE KE PLN*
Oleh : Ferdinand Hutahaean
Dir. Eksekutif Energy Watch Indonesia
Entah apa rencana dan konsep kementrian BUMN terhadap penataan Badan Usaha Milik Negara yang semakin hari semakin jadi beban bagi negara ini. Padahal sesungguhnya BUMN itu didirikan untuk memberikan kontribusi pemasukan bagi APBN bukan justru sebaliknya menjadi beban APBN seperti dua tahun terakhir dimana Kementrian BUMN sudah mengalokasikan lebih dari 100T lebih dalam bentuk Penyertaan Modal Negara, jauh lebih besar dari dana kesehatan untuk masyarakat bangsa ini.
Ironi semakin membesar ketika belakangan ini Kementrian BUMN mewacanakan pengalihan anak perusahaan Pertamina yaitu Pertamina Geothermal Energy (PGE) kepada PLN. Entah mengapa Mentri BUMN bisa punya pemikiran untuk mengalihkan aset yang sehat masuk ke PLN yang sedang kurang sehat mengingat beban hutang yang besar dan beban tanggung jawab yang besar terkait pembangunan infrastruktur transmisi listrik 35 Rb MW.
PGE dikabarkan akan dialihkan ke PLN melalui proses MOU yang sedang diinisiasi kementrian. Ini berbahaya, ini bentuk perampokan aset negara secara legal. Kondisi PLN saat ini yang sangat berat beban untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan pada akhirnya akan menggunakan aset PGE menjadi jaminan hutang. Ini kami yakin bahwa tujuan kebijakan ini hanya untuk menjadikan aset PGE menjadi jaminan hutang oleh PLN. Ini akal-akalan yang sangat tidak wajar. Janganlah semua dihalalkan rejim ini demi mewujudkan mimpinya yang berlebihan tentang infrastruktur.
Mestinya bahwa Kementrian BUMN harus lebih mendukung penguatan Pertamina yang saat ini menjadi BUMN paling sehat ditengah badai ekonomi yang ada. Pertamina masih mampu memberikan kontribusi bagi negara dan mampu menjaga kondusifitas bangsa dari penugasan yang diterima Pertamina dalam mendistribusikan bahan bakar minyak ke seluruh pelosok negeri bahkan ke wilayah terpencil yang belum ada listriknya.
Maka itu sangat aneh ketika usaha yang sehat mau dialihkan ke usaha yang tidak sehat. Justru beban PLN yang harus dikurangi supaya bisa membenahi diri dan memperbaiki kinerja. Kemudian kapabilitas direksi PLN harus segera diperbaiki. Evaluasi management PLN sangat diperlukan demi memperbaiki kinerja. Sebelum memberikan sesuatu ke PLN sebaiknya management PLN di perbaiki dulu, ganti pimpinan dengan orang yang paham masalah bukan orang yang ngerti cara ngakalin seperti akal-akalan pengalihan PGE ke PLN.
Jika pengalihan aset tersebut dilakukan, ditengah tidak sehatnya PLN maka akan sangat berpotensi membuat hilang aset tersebut dan berpindah tangan ke swasta. Ini jika sudah terjadi namanya perampokan secara legal. Harus dilawan dan dihentikan. Rini Soemarno sebagai mentri BUMN jangan sembrono membuat kebijakan. Ini negara dan bukan perusahaan milik pribadi. Jokowi harus hentikan rencana aksi sembrono dan ugal-ugalan ini. Jokowi harus tegur mentri BUMN supaya lebih berhati-hati dan tidak sembarangan memimpin kementrian.
Jakarta, 8 Agustus 2016
