DHARMO KE SKK MIGAS BENTUK PELECEHAN PADA PRESIDEN JOKOWI..!!
Oleh Ferdinand Hutahaean
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia
Baru dalam hitungan hari Mentri ESDM Archandra Tahar memimpin sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sudah berhasil menciptakan kontroversi yang membuat kita mengernyitkan dahi sekaligus bertanya-tanya apa maunya Mentri Tahar ini.
Kontroversi pertama dimulai munculnya Johannes Widjanarko dalam rapat pimpinan dan bahkan saat ini berperan aktif di Kementrian ESDM. Ada celetukan kabarnya Widjanarko ini adalah sosok yang mengatur mentri Tahar, ini bahaya jika benar. Widjanarko ini adalah sosok bermasalah dan pernah diberhentikan oleh Mentri ESDM atas nama negara. Ini namanya bangkit dari kubur. Keterlibatannya dalam suap Rudi Rubiandini menjadi catatan hitam karir Widjanarko yang seharusnya disidik dan dijadikan tersangka oleh KPK bukan malah berencana diusulkan menjadi wakil menteri.
Kontroversi kedua adalah munculnya nama Dharmo yang kabarnya akan menggantikan Amin Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas. Entah apa dasarnya kenapa nama Dharmo ini harus dipromosikan menjadi Kepala SKK Migas. Kasus papa minta saham Freeport juga menyebutkan keterlibatan Dharmo dalam percakapan M Riza Chalid dengan Setya Novanto. Indikasi bahwa Dharmo adalah bagian rantai papa minta saham sebagaimana percakapan yang direkam mantan Presdir Freeport tersebut sangat jelas terbaca. Pertanyaannya, mengapa Mentri Tahar berpikir mendudukkan Dharmo jadi Kepala SKK MIGAS? Bukankah itu pelecehan kepada Presiden Jokowi? Janganlah memilih seseorang jadi pejabat hanya karena kedekatan atau pertemanan hingga mengabaikan penilaian objektif dan integritas seseorang.
Ketika kasus papa minta saham terkuak, Jokowi sangat marah namanya disebut-sebut. Dan ironinya sekarang malah gerombolan papa minta saham itu justru mau mengurus negara ini. Saya pikir, ini pelecehan kepada Presiden. Dharmo masuk ke SKK Migas adalah bentuk nyata pelecehan kepada Jokowi dan pak Mentri Tahar tidak menghargai marahnya Jokowi atas skandal papa minta saham tersebut. Bahkan hingga kini MRC, salah satu aktor skandal tersebut entah berada dimana kita tidak tau.
Dharmo dalam sebuah kesempatan presentase tentang tata kelola migas kita pernah menyatakan SKK Migas harus dilebur ke Pertamina, SKK Migas harus bubar, tapi sekarang justru akan diangkat menjadi Kepala SKK Migas. Ini aneh, logikanya seaneh logika Jokowi memilih Tahar yang ahli offshore tapi menetapkan Masela On shore. Dharmo jelas bukan orang yang berintegritas baik dimata publik jadi tidak layak mengurus negara ini.
Kami meminta kepada Presiden Jokowi agar lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan siapa yang harus duduk mengurus sektor migas ini. Presiden Jokowi sudah menyatakan perang kepada mafia migas bahkan membubarkan Petral sebagai wujud perang nyata dengan mafia. Membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk melawan mafia. Apakah semua itu harus sia-sia dengan menempatkan orang-orang yang terindikasi bagian dari mafia atau peliharaan mafia duduk mengurus sektor ini? Saya pikir Jokowi tidak akan mengotori kabinetnya dengan para kelompok mafia dan gerombolan papa minta saham itu duduk semeja dengannya di rapat kabinet.
Presiden harus tetap konsisten memegang prinsip bahwa mafia adalah musuh bangsa. Mereka adalah gerombolan perampok kekayaan alam kita. Jangan lagi mengulang kesalahan masa lalu dengan menghidupkan kembali yang sudah mati. Perang dengan mafia migas harus terus bergulir. Presiden harus menegur Mentri Tahar agar tidak salah memilih tim kerja. Nasib bangsa ini jangan diserahkan ketangan para mafia kecuali Jokowi sudah bagian dari mafia.
Jika Jokowi bukan bagian dari mafia, maka orang-orang seperti Widjanarko dan Dharmo itu harus disingkirkan dan dijauhkan dari pengelolaan kekayaan alam bangsa ini.
Jakarta, 10 Agustus 2016
