ENERGYWORLD – Mantan anggota Tim Anti-Mafia Migas dan Dosen Ekonomi UGM Dr. Fahmy Radhi menilai kebijakan Jokowi mengangkat Darmawan Prasojo sebagai Ketua SKK Migas tidak bijak.
Fahmy mengatakan jika dipaksakan tetap diangkat, Darmawan dikhawatirkan akan “dimainkan” oleh Mafia Migas.
“Kami menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pengangkatan Darmawan Prasojo sebagai Ketua SKK Migas. Pembatalan tersebut sebagai upaya preventif untuk memagari Mafia Migas agar tidak melakukan pemburuan rente di SKK Migas.” Jelasnya.
Sebelumnya beredar kabar penunjukan Johanes Widjonarko sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kini muncul lagi kabar kontroversal dari Kementerian ESDM.
Kabar tersebut adalah adanya rencana pengangkatan Darman Prasojo sebagai Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Darmawan akan menggantikan Amien Sunaryadi, yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala SKK Migas pada November 2014.
Rekam jejak Darmawan
Darmawan merupakan kader muda PDIP yang gagal melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR lantaran jumlah suara yang diperoleh dari Dapil Jawa Tengah tidak mencukupi. Kegagalannya sebagai anggota Perlemen tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap berkiprah di Panggung Nasional.
Sesuai keahlian yang dimiliki, Darmawan mendirikan kantor konsultan di bidang energi, yang salah satu kliennya adalah SKK Migas. Sembari menjalankan profesi sebagai konsultan, Darmawan terpilih sebagai salah satu anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas di bawah pimpinan Faisal Basri, yang dibentuk oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
Namun, hanya beberapa bulan berkiprah di Tim Anti-Mafia Migas, Darmawan “dimbil” oleh Luhut Binsar Panjaitan untuk diangkat sebagai salah seorang deputi di Kantor Kepresidenan, yang saat itu diketuai oleh Luhut.
Posisi itu telah menempatkan Darmawan di pusaran kekuasaan Istana. Darmawan sering diminta untuk melakukan analisis bidang energi yang dibutuhkan oleh Presiden Jokowi, termasuk analisis yang menyangkut recana perpanjangan Kontrak Karya Freeport dan Pengelolaan Blok Masela.
Dalam posisi di kisaran Istana, Darmawan menjadi target untuk “digarap” oleh Muhammad Reza Chalid (MRC). Padahal, MRC selama ini ditenggarai sebagai boss Mafia Migas.
Nama Darmawan disebut beberapa kali dalam rekaman percakapan antara MRC, Setyo Novanto, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, yang mensyiratkan adanya dugaan skandal permufakatan jahat dalam Perpanjangan Kontrak Karya Freeport.
Pada saat skandal disidik oleh Kejaksaan Agung, Darmawan termasuk yang diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk memeriksa dugaan keterlibatannya skandal tersebut.
Namun, setelah MRC kabur dan Setyo Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, Kejaksaan Agung naga-naganya tidak lagi melanjutkan pemeriksaan penyidikan skandal tersebut.
Dengan penghentian pemeriksaan skandal tersebut, publik tidak mengetahui dengan pasti sejauh mana keterlibatan Darmawan dalam dugaan skandal permufakatan jahat. Bisa jadi tidak cukup bukti bagi Kejaksaan Agung untuk menetapkan Darmawan sebagai tersangka, tapi bisa juga sebaliknya.
Kendati hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan tidak cukup bukti keterlibatan Darmawan, paling tidak Darmawan pernah bersinggungan Mafia Migas.
“Dengan rekam jejak tersebut, kurang bijak bagi Presiden Jokowi untuk mengangkat Darmawan Prasojo sebagai Ketua SKK Migas,” kritik Fahmy Radhi. (KO/RED)
