PERNYATAAN SIKAP BEM UI 2016
BEM UI 2016: PRESIDEN JANGAN ANGKAT MAFIA SEBAGAI MENTERI ESDM
Pencopotan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai
detik ini masih menimbulkan berbagai polemik. Masyarakat dibuat penasaran dengan alasan
yang melatarbelakangi pencopotan menteri tersingkat dalam sejarah Indonesia yang baru hanya
menjabat selama 20 hari itu. Hingga narasi penyikapan ini diturunkan, pihak Istana tidak dapat
memberikan penjelasan yang komprehensif atas kebijakan pencopotan Arcandra. Tak khayal,
banyak spekulasi dan opini berkembang dari berbagai kalangan masyarakat.
Selain Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris
Kabinet Pramono Agung, serta bantuan Badan Intelijen Negara (BIN) adalah stakeholder yang
paling bertanggungjawab untuk membantu proses rekrutmen reshuffle kabinet jilid II yang
dilakukan pemerintah. Pratikno dan Pramono Agung sejatinya tidak cermat dalam mengawal
proses rekrutmen menteri sehingga terjadi kesalahan administratif. BIN seharusnya lebih
berperan aktif untuk memberikan data calon menteri. Penelusuran intelijen sangat diperlukan
dikarenakan isu kewarganegaraan tidak mencakup hanya larangan kewarganegaraan ganda, tapi
juga menyangkut isu ketahanan nasional. Ini mengisyaratkan kurang baiknya komunikasi yang
terjadi antara Presiden, Mensesneg, Setkab, dan BIN.
Membahas polemik Menteri ESDM ini tentu tak bisa dilepaskan dari permasalahan pengelolaan
energi di Indonesia yang merupakan masalah krusial–yang belum tuntas terselesaikan.
Setidaknya, ada beberapa masalah yang menjadi catatan besar dalam pengelolaan ESDM di
Indonesia, seperti polemik PT. Freeport Indonesia. Arcandra selama menjabat sempat
memberikan izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT. Freeport Indonesia, padahal hal ini
jelas inkonsisten dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengamanatkan
pembangunan smelter oleh PT. Freeport Indonesia. Pembangunan smelter dimaksudkan agar
menambah nilai tambah yang signifikan bagi penerimaan negara. Namun, hingga saat ini, PT.
Freeport Indonesia belum menunjukkan itikad baiknya untuk membangun smelter. Dengan
kondisi seperti ini, kebijakan memberikan izin ekspor konsentrat tentunya semakin menujukkan
inkonsistensi sekaligus lemahnya daya tawar pemerintah terhadap swasta asing. Padahal,
pelanggaran terhadap UU 4/2009 ini sudah terjadi selama 6 tahun dikarenakan tidak tegasnya
pemerintah dalam menyikapi kasus ini hingga selesai. Terkait kebijakan ini, juga masih
dipertanyakan keabsahannya mengingat status Arcandra belum dapat dipastikan karena
ketidakjelasan kewarganegaraan Menteri ESDM.
Saat ini, Luhut Binsar Panjaitan menggantikan posisi Arcandra sebagai Pelaksana Tugas (Plt)
Menteri ESDM untuk sementara mengisi kekosongan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
tersebut adalah nama yang pernah disebut-sebut terlibat dalam dua skandal: Freeport “Papa
Minta Saham” dan “Panama Papers”. Dua skandal tersebut menunjukkan bahwa Luhut
merupakan sosok yang rekam jejaknya patut kita pertanyakan lebih dalam. Perlu digarisbawahi
juga bahwa double job seperti ini memiliki banyak dampak negatif bagi performa Kementerian
ESDM, seperti kekuasaan yang berlebihan serta realita struktur yang tidak ideal.
Posisi Menteri ESDM beserta jajarannya adalah yang memiliki otoritas terbesar dalam
pengambilan kebijakan negara berkaitan dengan ESDM yang sangat bersinggungan dengan
masyarakat secara langsung. Jika posisi ini diisi oleh orang yang memiliki agenda politik tertentu
yang diindikasikan dengan rekam jejak yang buruk, maka tentunya hal ini akan sangat
merugikan masyarakat secara luas. Yang juga perlu dikhawatirkan sekarang adalah posisi
Presiden Joko Widodo dengan sokongan berbagai partai politik yang menjadi koalisinya. Dengan
semakin banyaknya partai politik yang merapat di tubuh pemerintahan, maka semakin banyak
pula kepentingan partai politik yang harus diakomodasi oleh pemerintah, termasuk dalam hal
posisi strategis dalam pemerintahan. ESDM tentu adalah sektor yansg sangat empuk untuk
diperebutkan oleh partai pendukung pemerintah. Presiden maupun beberapa partai politik
pendukung terlihat sudah mengajukan nama calon pengganti Arcandra untuk diusung menjadi
menteri ESDM.
Sebagai negara yang kaya akan hasil mineral, sektor ESDM tentu memegang peranan yang
teramat penting dalam memajukan perekonomian dalam negeri. Sudah menjadi rahasia umum
bahwa mafia telah menjadi lintah terbesar yang menyebabkan keuntungan pengelolaan ESDM
tidak dapat diakses seluas-luasnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentunya Menteri ESDM wajib
diisi oleh seseorang yang berkompeten dan memiliki rekam jejak yang baik, tidak memiliki
kepentingan bisnis atau pribadi di sektor ESDM, serta bukan sekadar pesanan dari partai politik.
Karena itulah, sebagai mitra kritis pemerintah dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
rakyat Indonesia, kembali BEM UI menuntut Presiden Joko Widodo:
1. Segera mengusut tuntas dan menjelaskan kepada masyarakat secara komprehensif terkait
alasan pengangkatan dan pencopotan Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM
2. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi tegas atas kelalaian dan ketidakcermatan
Mensesneg, Sekretaris Kabinet, dan BIN, dan seluruh jajaran yang terlibat dalam proses
rekrutmen Menteri ESDM
3. Mempercepat proses pemilihan Menteri ESDM definitif dengan syarat menteri tersebut
memiliki kapabilitas, profesional, nasionalis, tidak memiliki rekam jejak buruk terkait
kasus-kasus mafia pengelolaan energi dan sumber daya mineral, serta tidak memiliki
kepentingan bisnis pribadi dalam bidang energi dan sumber daya mineral, hal ini semakin
mendesak dilakukan karena kami menganggap kementrian ESDM saat ini sedang
dipimpin oleh sosok Plt. Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan, yang tidak tepat karena
tidak memenuhi syarat ideal sebagai pemimpin Kementerian ESDM
4. Mencabut kebijakan perpanjangan izin ekspor konsentrat PT. Freeport Indonesia dengan
pertimbangan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat UU No 4 tahun
2009 serta keabsahan status Arcandra sebagai Menteri ESDM dalam rentang waktu
tersebut masih dipertanyakan.
Arya Adiansyah
Ketua BEM UI 2016
BEM UI 2016
Ini UI Kita
Bisa di lihat juga:
Mimbar bebas kami di Stasiun UI: https://youtu.be/oK3yh8sDchA
Penyikapan selengkapnya dapat diakses di link berikut:
