Home Ekbiz Corporate Freeport Bebal Tak Kunjung Bikin smelter, Anggota DPR Meradang

Freeport Bebal Tak Kunjung Bikin smelter, Anggota DPR Meradang

0
Tempat pengolahan konsentrat Tambang Freeport di Porsite - dok Aendra Medita/EWINDO

EnergyWorld.co.id – Belum dibangunnya fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter) oleh PT Freeport membuat anggota Komisi VII DPR meradang.

Anggota Komisi VII Eni Maulani Saragih menyebut PT Freeport telah menipu pemerintah Indonesia. Padahal, kata dia, dulu perusahaan asal Amerika itu berjanji akan membangun smelter di lahan milik Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

Namun nahasnya, lanjut Eni, lahan untuk pembangunan smelter di Gersik itu telah diputus kontrak atau tidak diperpanjang oleh Freeport.

“Waktu kemarin saya reses, saya ketemu dengan salah satu direksi Petrokimia. Kita kan tahu semua bahwa Freeport punya kerjasama dengan Petrokimia. Ketika rapat di Komisi VII DPR, Freeport selalu mengatakan akan memakai lahan Petrokimia untuk membangun smelter, dan pada kenyataannya waktu saya reses itu saya tanya kepada direksi Petrokimia, ternyata MoU itu tidak diperbarui atau tidak diperpanjang.

Jadi tidak mungkin smelter dikerjakan seperti yang dijanjikan Freeport dengan lahan yang habis kontrak,” tandas Eni dalam rapat kerja dengan pihak Kementerian ESDM di ruang rapat Komisi VII DPR RI Jakarta. Kamis (01/09/2016).

Diungkapkannya, pihak Petrokimia menjelaskan tidak diperpanjangnya MoU lantaran Freeport mengaku tidak mendapat jaminan dari pemerintah bahwa akan memperpanjang kontrak perusahaan tambang itu yang habis pada 2021.

“Akhirnya Freeport belum memperbaru kerjasama dengan Petrokimia,” pungkasnya.  Pada tahun 2015 lalu, PT Freeport Indonesia telah memutuskan untuk membangun fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter) di lahan milik PT Petrokimia Gresik, Gresik, Jawa Timur.  Lahan milik Petrokimia yang akan digunakan Freeport itu seluas 60 hektar.

Sebelumnya  ada 29 Mei 2016, Komisi XI DPR RI akan memanggil PT Freeport Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini untuk menindak aduan Panitia Khusus (Pansus) Freeport terkait pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan Freeport sebesar 35 persen. Dimana presentase tersebut, ‎10 persen diduga tidak jelas.

‎”Masalah pajak badan PT Freeport sebesar 35 persen, sedangkan mandat Undang-Undang (UU) menetapkan hanya 25 persen. Ini ada 10 persen yang tidak jelas alokasinya,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo, seperti dikutip Minggu (29/5/2016)Selain itu, pemangilan tersebut juga tentang pengguna dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang alokasinya tidak jelas. Dimana CSR PT Freeport mencantumkan anggaran untuk penyelenggaraan PON Papua 2020 yang membutuhkan dana sekitar Rp 10 triliun tidak mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun PT Freeport.“Pansus ini juga menyatakan adanya indikasi distribusi anggaran yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Seperti adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 1 triliun lebih anggaran infrastruktur Papua oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” cetusnya.

Untukn itu Komisi XI akan memanggil semua pihak terkait termasuk Freeport dan Kemenkeu untuk menjelaskan permasalahan ini.

“Kita akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, Freeport dan Pemprov Papua dan Papua Barat untuk melakukan klarifikasi dan pembahasan masalah tersebut secara komprehensif,” tutupnya. |rzh,JHN/TS/TMK