ENERGYWORLD – Anggta Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy juga minta SKK Migas membuat terobosan baru dalam mengelola cost recovery.
“Jangan seperti sekarang ini seperti permintaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) itu mereka setuju-setuju saja. Mereka harus bisa menilai mana yang bisa mereka recovarable dan yang tidak itu ada standardisasi yang masif,” kata Tjatur di Jakarta, Kamis (22/09/2016).
Ia juga meminta pembiayaan Public Relations (PR) yang ada di SKK Migas dihapus.”Dari PP yang ada itu harus diturunkan lagi supaya ada standar. Seperti pembiayaan PR, itu gak boleh dibiayai oleh negara, gak ada hubungannya dengan produksi. Biaya PR itu sangat besar,” ujarnya.
Tjatur juga menyebutkan, perlu dilakukan efisiensi anggaran di SKK Migas senilai 10 miliar dollar AS. Banyak cara yang bisa dilakukan SKK Migas dalam upaya efisiensi itu.
Misalnya, SKK Migas diwajibkan memasang alat pengukur produksi dan lifting real time tahun 2017. Padahal usulan Itu sejak dulu sudah disampaikan, tapi tak pernah direalisasikan.
“Dengan begitu kita tahu real time di kantor SKK Migas, kantor kementerian ESDM, di kantor presiden tahu lifting minyak day to day. Supaya tidak dibohongi,” jelas Tjatur.
Selanjutnya, invesment credit bagi daerah yang tidak menarik KPS atau KP3S itu bisa menghasilkan invesment kredit dan dibayar oleh pemerintah, walaupun hasilnya belum tentu ada.
“ini banyak menjadi sasaran koreksi dari BPK. Banyak kekurangan bayaran bertriliun. Nah ini kan uang besar. Sekarang ini bangsa kita sedang prihatin. Itu di migas itu biaya recoverynya lebih besar dari pendapatan negaranya,” kata dia.
Langkah cost recovery lainnya adalah kebijaman SKK Migas untuk memanggil orang-orang Indonesia terbaik diseluruh dunia.
“Digaji besar gak apa-apa, yang penting bisa mengefisienkan 10 miliar dolar itu,” sebut Tjatur. |RMN/RNZ
