Home Ekbiz Corporate Proyek Listrik Mangkrak di Dieng dan Patuha Kesalahan Prosedur BUMN

Proyek Listrik Mangkrak di Dieng dan Patuha Kesalahan Prosedur BUMN

0
Proyek ini terletak di sekitar Gunung Patuha di Jawa Barat /geodipa.co.id

ENERGY – Perusahaan swasta PT Bumi Gas Energi (BGE) menilai proyek listrik yang mangkrak di Dieng dan Patuha, ‎merupakan kesalahan prosedural dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Geo Dipa Energi.

Direktur Utama PT Bumi Gas Energi (BGE), David Randing mengatakan, sejak awal perjanjian kontrak dengan‎ PT Geo Dipa tidak ada kesepakatan tentang concession right (WKP dn IUP) sesuai undang-undang panas bumi.

“Kami ingin sampaikan sesuai fakta hukum bicara hitam putih, kami tidak mau menanggapi polemik yang direkayasa seperti apapun, kami tidak mau masuk ke polemik dalam suatu kebodohan. Kami sampaikan fakta hukum,” kata David di Jakarta, Kamis (22/12/2016) serti dilansir okezone.

Ia menjelaskan, GDE mengaku sulit meningkatkan kapasitas pembangkit listrik di wilayah kerja panas bumi (WKP) Patuha dan Dieng saat ini karena kendala persoalan hukum dengan BGE, padahal kedua WKP itu dapat menghasilkan tambahan setrum masing-masing hingga 120 megawatt di Pulau Jawa.

“Kalau tidak ada WKP, kenapa ada kontrak pada 1 Februari 2005 perjanjian proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng Patuha,” jelasnya.

David mengatakan, perjanjian itu telah dibuat dan ditandatangani dengan Nomor KTR 001/GDE/II/2005 antara PT GDE dan PT BGE, yang isinya bahwa PT GDE telah menyatakan memiliki concession right (WKP&‎IUP) untuk poyek PLTP Dieng dan Patuha atas nama PT GDE sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian kontrak PT GDE dengan PT BGE.

“Faktanya, PT GDE sampai detik ini tidak memiliki WKP & IUP sebagaimana diwajibkan UU Nomor 27/2003 untuk pengembangan proyek PLTP, sehingga akibatnya pihak investor kami yang kedua CNT Hongkong menilai proyek PLTP Dieng-Patuha tidak terjamin dan mengundurkan diri,” jelas dia.

Di samping itu, David mengatakan, pihaknya dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) atas permohonan pembatalan putusan arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008 karena didasarkan pada tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT GDE.

Yakni, kata David, termohon (PT GDE) sebagai pemohon arbitrase dalam pemeriksaan arbitrase BANI telah melakukan tipu muslihat (kebohongan) dalam proses tender proyek Dieng dan Patuha dengan membohongi PT BGE, dikabulkan untuk PT BGE dengan Nomor 586K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

“Dengan demikian, PT BGE merupakan satu-satunya pihak yang sah dan berwenang untuk mengerjakan PLTP Dieng dan Patuha,” lanjut David.

Akhirnya, sambungnya, pihaknya membuat dua laporan ke Bareskrim Polri yakni laporan polisi Nomor LP/873/XI/2012 Bareskrim tentang penipuan Pasal 378 KUHP terlapor Samsudin Warsa, mantan Presiden Direktur PT GDE.

“Kasusnya akan masuk persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 28 Desember 2016,” kata dia.

Lalu kedua, kata David, laporan polisi tentang dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi tanpa izin sesuai Pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2003 ilegal mining kegiatan tanpa izin (WKP&IUP) sebagaimana Nomor LP/700/VII/2016/Bareskrim‎.

“Kami minta pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah ini karena sudah cukup berlarut-larut (lebih dari 11 tahun), tegakkan hukum sesuai nawacita Pak Presiden,” pungkasnya. |RNZ/oz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.