ENERGYW0RLD – Pengangkatan Wakil Direktur Utama Pertamina, Ahmad Bambang, menurut seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merusak sistem di Pertamina. “Menteri Rini, seperti menggergaji kewenangan Direktur Utama, dan melampaui Presiden,”ujar seorang anggota DPR dari partai pendukung pemerintah. Rini, menurut anggota DPR itu membuat aturan sendiri, yang tak sesuai dengan aturan di atasnya.
Pengangkatan Ahmad Bambang menjadi Wakil Direktur Utama perusahaan minyak milik negara itu, dicurigai Rini mau mengambil keuntungan langsung. Direktur Utama Dwi Sutjipto dianggap kalangan DPR tak bisa diajak kongkalikong, menggerogoti Pertamina. “Dwi itu teguh dan terbilang bersih, cuma sayang, gayanya kayak ketua LSM, pantas saja Rini marah,”katanya.
Senin besok (23/01), dalam pertemuan DPR dengan Pertamina, akan ditanyakan, kerugian perusahaan itu akibat intervensi Menteri BUMN Rini Soemarno. “Kami tak mau Pertamina menjadi sapi perah Menteri Rini untuk kepentingan politiknya,”ujar anggota DPR itu yang ditemui indonesiapolicy.com Jumat kemarin (20/01).
Berkaitan dengan perombakan struktur yang ada di Pertamina itu, Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, Faisal Basri karena adanya perang di Internal perusahan plat merah itu yang diciptakan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI), manuver politik di perusahaan itu karena syaratnya kepentingan antar kubu untuk merebut kewenangan dan kebijakan untuk bersinergi dengan pihak pemburu rente.
“Terjadi pertempuran di dalam antara Dirut dan Wakil Dirut, itu nyata. Politik telah masuk dikorporasi, “kata Faisal. Karena itu yang harus dilakukan sekarang adalah menyelamatkan Pertamina dari penggerayangan.
Sebenarnya, pemeriksaan Ahmad Bambang saat menjabat Direktur PT. Pertamina Transkontinenal, bisa menjadi jalan “masuk” untuk mengembalikan Pertamina independen dari campur tangan Menteri BUMN. Walaupun Menteri BUMN itu, punya “saham” dalam perusahaan minyak milik negara. Pertamina sejak zaman Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini rupanya tetap menjadi kasir untuk kepentingan dan biaya politik penguasa. Namun, dicurigai Menteri Rini jalan sendiri, dan menggerus Pertamina untuk kepentingan politik diri dan kelompoknya, agar bisa bertahan di kabinet Jokowi- JK, dan juga selamat bila terjadi pergantian pemerintahan. Sayangnya, Kejaksaan Agung sepertinya “masuk angin.” (EWIND0/INDpol)
