Home Ekbiz Corporate ​MENJAWAB TEBARAN ANCAMAN FREEPORT

​MENJAWAB TEBARAN ANCAMAN FREEPORT

0
Tambang Freeport

ENERGYWORLD.CO.ID – Sebagai bisnis entity, Freeport Indonesia tidak sungguh-sungguh merealisasikan ancaman untuk memperkarakan Indonesia ke Arbitrase Internasional. Karna selain peluang menang kecil dan resiko sangat besar terhadap merosotnya saham Mc Moran dibursa New York.

“Buktinya surat jaminan perpanjangan izin export dari MenESDM Sudirman Said mampu menaikkan harga saham ke level US$ 15.37/saham, dari sebelumnya bertahan di level US$ 12.6/saham,” ujar Fahmi Radhi dalam Diskusi Polemik Republik Freeport di Warung Daun Cikini (25/2/2017).

Atas dasar kalkulasi bisnis tersebut, pihak pemerintah mesti bertahan dengan penawaran opsi IUPK yang berdasarkan PP 1/2017 dengan syarat divestasi 51% dan fiskal prevailing sekaligus tetap menggunakan opsi KK berdasarkan UU no 4/2009, sebagai win win solution.

“Status IUPK yang ditolak oleh Freeport sebenarnya menguntungkan ketimbang Freeport tetap menggunakan status KK. karna tanpa harus membangun smelter dalam 5 tahun kedepan dan kepastian perpanjangan selama 10 tahun, bahkan masih bisa diperpanjang lagi 2×10 tahun yang ditotal jadi 30 tahun,” lanjut Fahmi.

Tokoh Gerakan Papua Optimis- Jemmy Demianus Ijie, mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk menasionalisasi aset-aset Freeport. Pasalnya semenjak pengerukan sumber daya alam Papua berlangsung, masyarakat sebagai pemilik utama kekayaan tambang tidak mendapatkan kontribusi yang sesuai dibandingkan nilai yang telah diambil.

“Pemerintah harus mengambil contoh pemimpin seperti Hugo Chavez yang berani menasionalisasi aset tambang di Venezuela,” ujar Jemmy ditempat yang sama.

Pengamat pertambangan Ahmad Redhi menyarankan pemerintah dan masyarakat tidak perlu risau dengan ancaman freeport.

“Sebenarnya ancaman freeport hanya hal kecil yang tidak akan membuat negara bangkrut. Biarkan saja Kontrak Karya berakhir tanpa ada resiko, walaupun besar kemungkinan pemerintah menang diperadilan Internasional,” jelas Redi.

Pemerintah harus lebih fokus jika KK berakhir, dan harus siap dengan segala solusinya.

“Pasca 2021 pemerintah minimal harus menyiapkan beberapa hal :
1. Penguatan terhadap BUMD
2. Membentuk BUMN baru sebagai holding company
3. Kalaupun mendatangkan investor anyar, 51% harus menjadi saham mutlak pemerintah,” kata Redi dalam kesempatan yang sama.

Pasca berakhirnya KK 2021, TEMBAGA PURA harus dimanfaatkan sebesar besarnya demi kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran pemegang saham Mc Moran Copper & Gold Inc dan bukan pula komprador baru.|FEK0

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.