ENERGYWORLD – Peneliti Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan bahwa Freeport maunya cuma bisa ekspor konsentrat tanpa diolah dan dimurnikan di smelter DN. Freeport tidak pernah penuhi divestasi 51% dan fiscal regime yang dipersyaratkan IUPK.
“Freeport sering ingkar,” ujar Fahmy Senin 24/4.
Ini juga berkaitan dengan lawatan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Michael R. Pence ke Indonesia mempunyai peranan penekanan diplomasi dalam hubungan investasi di Indonesia, ujar Fahmi.
Selain persolalan makro ekonomi dan migas, spesifiknya kedatangan orang nomor dua negeri Paman Sam itu untuk memuluskan penguasaanya atas pertambangan Freeport di Indonesia Timur.
“Tidak dapat disangkal, salah satu tujuan kunjungan Wakil Presiden AS, Pence ke Indonesia adalah untuk menekan Pemerintah Indonesia berkaitan dengan kepentingan Kontrak Karya Freeport,” jelas Fahmy.
Dr Fahmy Radhi Pengmat Energi dari UGM
Menurutnya tekanan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia sesungguhnya pernah terjadi pada pemerintahan SBY. Saat itu terjadi perebutan Blok Cepu antara Pertamina dengan Exxon Mobil (Perusahaan Migas asal AS)
“Pada Maret 2012, bersamaan dengan kunjungan Menlu AS, SBY memutuskan Blok Cepu diserahkan ke Exxon Mobil,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia melihat kedatangan Wapres Pence kali ini akan menekan pemerintah Indonesia agar memenuhi semua tuntutan Freeport.
“Tuntutan tersebut meliputi izin ekspor konsentrat tanpa diolah dan dimurnikan di Smelter Dalam Negeri (DN) dalam waktu 5 tahun ke depan, sesuai dengan perubahan KK ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),” katanya.
Kemudian lanjutnya, Freeport juga akan semakin melonjak dan menolak persyaratan IUPK secara komprehensif berkaitan dengan divestasi saham hingga 51 persen dalam 10 tahun. Freeport juga mengincar perpajakan nail down.
“Freeport ngotot divestasi hanya 30 persen dan tetap menggunakan sistim fiskal naildown seperti yang diterapkan oleh Freeport dalam KK. Meski benar ada tekanan Wapres AS Pence, pemerintah Indonesia jangan pernah memenuhi tuntutan Freeport yang melanggar perundangan Indonesia,” tandasnya. |RNZ
