*Freeport Akomodasi Tuntutan Indonesia?*
OLEH Fahmy Radhi
Kalau benar 4 kesepakatan tersebut sudah disetujui Freeport, hasil kesepakatan tersebut lebih mengakomodasi tuntutan Indonesia; perubahan KK menjadi IUPK, smelterisasi, divestasi 51%, pengunaan tax rezim.
Hanya kesepekatan tadi harus dijabarkan lebih detailed. Eg: syarat perpanjangan 10 tahun kedua. Pembangunan smelter harus freeport yang bangun atau bisa dibangun investor investor lain. Mekanisme penetapan harga saham.
Tanpa pengaturan detail berpotensi menimbulkan konflik baru. Lantaran Freeport akan membuat akal-akalan mirip divestasi zaman Rezim Soeharto dan Papa Minta saham, sehingga Freeport tetap pemegang mayoritas saham
Kalau Pemerintah menggunakan APBN tidak akan sanggup untuk membeli 51% saham. Idealnya, konsorsium atau Holding BUMN saham yang membeli saham, sekaligus menjadi operator tambang Freeport
Tidak ada alasan untuk meragukan Indonesia sebagai operator Freeport. Alasannya, 98% SDM di Freeport adalah anak-anak bangsa Indonesia, yang nantinya akan tetap bekerja pada saat Indonesia menjadi operator. Kalau masih dibutuhkan expert asing bisa direkrut. Kalau butuh teknolologi bisa dibeli
Kalau butuh tambahan dana, dengan mudah diperoleh dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri dengan jaminan cadangan tambang yang masih tersisa hingga 2060.
Hanya pihak-piahk yang bermental terjajah (Inlander Mentality) yang meragukan kemampuan Indonesia dalam mengelola Freeport sebagai operator. *** RED/EWINDO
