ENERGYWORLD – Kita bersyukur dengan adanya Kesepakatan Pemerintah RI dengan pihak Freeport yang memang sulit. Meski begitu Pemerintah harus tetap jeli dan waspada karena Yg perlu disadari oleh Pemerintah adalah kuncinya terdapat pada butir 2 tentang divestasi 51% saham itu yang semestinya dalam perundingan tingkat tinggi antara Pemerintah RI dengan Freeport tidak di tunda atau dianggap teknis.
Sebab disinilah sebenarnya inti masalahnya selama ini, yakni pada hal-hal teknis divestasi seperti kapan dan syarat atau ketentuan lain dalam pelaksanaannya. Tanpa penuntasan hal-hal yang berkaitan dengan divestasi sebenarnya KESEPAKATAN itu masih mentah dan bisa berlarut yang di belakang hari bisa merugikan Pihak Indonesia, sementara “senjata” Pemerintah sudah lepas yaitu HAK untuk “tidak memperpanjang kontrak pada tahun 2021”, bila tidak ada kesepakatan baru yang benar-benar tuntas.
Apalagi kalau penuntasannya melampaui tahun 2019 yang berarti pada pemerintahan yang akan datang, siapapun presidennya. Maka saran saya tuntaskan hal divestasi 51% itu dalam tahun ini juga. Pemerintah juga tidak harus membayar saham itu secara tunai tapi dibayar dengan izin perpanjangan misalnya selama 30 tahun atau selama tambang masih ekonomis.
Bisa juga dibayar dengan dividen yang akan diterima sepanjang harganya saham murah. Dalam perpanjangan izin Freeport tahun 1991 yang lalu, pelepasan 10% sahan Freeport juga dibayar dengan dividen, bukan cash. Ingat tanpa ada izin baru (perpanjangan), saham yang ada di tangan Freeport sekarang ini tidak akan punya nilai apa apa lagi alias toilet tissu semata. Dengan pemerintah sudah pemegang 51% saham maka tidak ada lagi issue perpanjangan izin. Jadi tidak tiap kali masa izin pertambangan habis, politik ribut melulu. Sekadar saran win-win solution.
Fuad Bawazier
