ENERGY WORLD INDONESIA – Ini kisah soal kilang minyak Balikpapan yang ramai itu. Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan pembangunan proyek kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana. Jika sudah beroperasi, proyek tersebut dapat meningkatkan ketahanan energi Indonesia.
“Pembangunan kilang merupakan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mengimplementasikan nawacita sektor ESDM. Karena itu, pelaksanaannya harus tetap berjalan,” kata Jonan.
Jonan juga mengaku bahwa pengembangan kilang menjadi komitmen Pemerintahan Jokowi dan harus dilaksanakan yang terdiri dari dua tahap, tapak pertama diperkirakan selesai pada 2019 dan ke dua Juni 2021 atau lebih cepat 22 bulan dari yang ditargetkan.
“Proyek RDMP ditaksir akan menelan pendanaan US$ 4,6 miliar,” kata Jonan, di Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Pernyataan ini sebenarnya menjawab sejumlah pihak yang pesimis diantaranya datang dari Pengamat Energi Unversitas Gadjah Mada Fahmy Radhi yang mengatakan Pertamina harus menunda waktu penyelesaian RDMP dan GRR antara 1 hingga 3 tahun. “Sehingga target untuk swasembada BBM pada 2023 tidak akan dapat dipenuhi,” ujar Fahmy kepada EnergyWorldIndonesia.
DIjelaskan Fahmy bahwa Untuk mencapai target itu, Pertamina menjalankan 4 Proyek RDMP Kilang CIlacap, Balik Papan, Balongan dan Dumai, serta 2 Proyek Gross Root Refinery (GRR). Setiap Proyek RDMP membutuhkan dana investasi sekitar US$ 5 miliar atau sebsesar Rp 67,5 triliun (asumsi US$ 1 setara Rp. 13.500). Sedangkan satu Proyek GRR dubutuhkan dana investasi sekitar US$ 12,5 miliar atau setara Rp. 168,75 triliun. sekitar US$ 45 miliar atau setara Rp. 607,5 triliun.
“Memang berat bagi Pertamina untuk menyediakan dana investasi sebesar itu. Namun penyelesaian semua Proyek RDMP dan GRR merupakan suatu keniscayaan yang harus direalisasikan tepat waktu sesuai target, seperti yang diharapkan oleh Presiden Jokowi,” lanjut Fahmy.
Fahmy juga mengkritik Pertamina bahwa manajemen baru di bawah direktur utama Elia Massa Manik ternyata tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikannya, sesuai yang ditargetkan oleh manajemen lama di bawah Direktur Utama Dwi Soetjipto.
Untuk mengatasi ketidakmampuan dalam menyediakan dana, Pertamina harus menawarkan sejumlah saham Proyek RDMP kepada swasta. Kalau perlu proporsi kepemilikan saham swasta lebih besar dari pada proporsi Pertamina.
“Pemerintah harus mendorong dan memberikan kesempatan kepada swasta untuk membangun Kilang Minyak baru. Masuknya swasta, baik dalam Proyek RDMP dan GRR, maupun dalam Proyek Pembangunan Kilang baru sesungguhnya sangat dimungkinkan. Lantaran Menteri ESDM sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta,”bebernya.
Fahmy memberikan tawaran solusinya lantaran Menteri ESDM sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta.
Agar investor swasta tertarik untuk masuk pada investasi Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kilang Minyak di Indonesia, Pemerintah harus memberikan kemudahan dan fasilitas, serta insentif kepada investor swasta. Insentif itu berupa percepatan pembebasan tanah dan perizinanan, serta memberikan fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal. Selain itu, Kilang Minyak baru yang dibangun harus dapat diintegrasikan, tidak hanya untuk menghasilkan BBM, tetapi dapat juga untuk menghasilkan produk-produk petro-kimia, sehingga tercapai kapasitas keekonomian (economic of scale)
“Upaya untuk melibatkan swasta akan menjadi solusi untuk mengatasi ketidakmampuan Pertamina dalam menyelesaikan proyek pengembangan dan pembangunan kilang minyak sesuai target ditetapkan. Tanpa ada solusi mengatasi ketidakmampuan Pertamina, jangan harap program kemandirian energi Presiden Jokowi, dalam pengurangan ketergantungan impor BBM, dapat diwujudkan selama periode Pemerintahan Jokowi,”jelasnya.
Sebelumnya EnergyWorld Indonesia pernah wawancara panjang Corporate Secretary PT Pertamina, Syahrial Muhtar yang salah satu bahasannya masuk adlah soal Kilang Minyak Balikpapan. Menurut Syahrial bahwa Pertamina merencanakan membangun kilang sampai dua juta barrel investasinya.
“Pertamina sudah melihat anatomi persoalan ini di dalamnya dan jangan sampai hilang. Targetnya, Pertamina harus membangun kilang yang bisa mencapai dari 800.000 barrel menjadi 2 juta barrel hingga sampai tahun 2025 nanti atau menjadi dua kali lipat lebih,” ujar Syahrial.
“Soal kilang itu urgent, kalau kilang di Singapura bisa hidup berarti Pertamina juga bisa hidup. Tidak ada alasan itu, karena itu yang akan dilakukan. Ini kalau kita bicara soal security energy, kemandirian energi. dan harus membangun kilang sehingga produknya dapat, dan nanti untuk mengisi crude-nya kilang itu, Pertamina punya lapangan-lapangan yang bisa ‘dibawa’ ke dalam negeri,”papar Syahrial.
Masih kata Syahrial bahwa Pertamina mempunyai asset dan akan mencari partner yang benar, itulah yang digunakan untuk tumbuh, tidak ada orang yang bisa besar sendiri. Untuk menjadi besar itu kita perlu berpartner. Kalau berbicara soal partnership seperti Blok Mahakam, kami akan mencari partner dengan skema B2B.
“Pertamina sebagai operator dan harus yang tertinggi porsinya. Semua ini sedang disusun. kami sedang melihat dan mengkaji NOC yang ada di seluruh dunia, karena ternyata, NOC itu semua mendapatkan dukungan dari pemerintahnya sendiri, seperti, Petronas, Aramco, Kuwait, semua itu mendapat privilege dari pemerintah,” bebernya.
Perlu disampaikan bahwa jika sudah kilang minyak Balikpapan jika sudah beroperasi, kapasitas akan meningkat dari saat ini 260 ribu barel per hari (bph), akan menjadi 360 ribu bph setelah dimodifikasi.
“Perkejaan proyek tersebut, akan dimulai enam bulan dari sekarang dan nantinya produk-produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kilang Balikpapan akan ditingkatkan hingga (memenuhi spesifikasi) Euro 5 dari sebelumnya Euro 2. Saya kira memulai pekerjaan sudah dari 6 bulan dari sekarang termasuk Bontang, Balikpapan, Tuban, Cilacap,” tutup Jonan. | AENDRA MEDITA
