ENERGYWORLD.CO.ID – Lambatnya Pertamina RU V Kilang Balikpapan memastikan sumber masalah kebocoran minyak diteluk Balikpapan patut dipertanyakan , akibatnya upaya pencegahan melebarnya sembaran dampak minyak mentah awalnya sangat memprihatinkan , korban berjatuhanpun tak terelakan , belakangan setelah turunnya Tim gugus pemulihan dari lintas kementerian bekerja sama dgn Pemda Balikpapan dan masyarakat disekitarnya perlahan kondisi lingkungan beransur asur dapat dipulihkan .
Bahkan sejak awal keterangan beberapa pejabat Pertamina di Balikpapan dan Jakarta terkesan ada dugaan pembohongan publik , contohnya bahwa sumber minyak yang tumpah dari kapal yang berada disekitar teluk Balikpapan akibat adanya kapal yg menumpahkan ” marine fuel oil ” , kemudian berubah keterangan pipanya patah bergeser 100 meter dari tempatnya akibat kena jangkar kapal , Akibatnya tentu diduga ada keterlambatan pencegahan melebarnya sembaran dampak dari polusi minyak seluas sekitar 12.987 hektar berdasarkan analisis citra satelit Lapan pada tanggal 1 April 2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( LHK ) dirilis tgl 5 April 2018, tentu berakibat buruk bagi kehidupan manusia dan biota serta hutan ” manggrove ” disekitar teluk Balikpapan hingga melebar sampai perairan pulau Sulawesi , bahkan bisa sampai disekitar perairan Jawa.
Padahal di unit kontrol kilang Balikpapan sejak 30 Maret 2018 sudah menunjukan bahwa CDU IV sudah stop total, hanya sirkulasi, artinya memang feed dari pipa bawah laut dari Lawe-Lawe ke Kilang Balikpapan “Sudah Terputus”, sehingga kondisi kilang Balikpapan hanya beroperasi 20 % saja.
Hanya CDU V yg beroperasi dng kapasitas 60.000 Barrel perhari vs 260.000 Barrel perhari bila kilang balikpapan beroperasi penuh.
Keterangan (lihat lampiran status 6 kilang Pertamina pada saat itu ) .Selain itu di kompleks tangki Lawe lawe ada juga terdapat unit ruang kontrol sama dengan di Kilang untuk memonitor volume minyak mentah yang disupplai dan diterima di kilang , kalau merunut dari melihat dari alat kontrol sistem ini, seharusnya Pertamina sejak 31 Maret 2018 sudah menemukan sumber masalah tercecernya minyak diteluk Balikpapan dari bocornya pipa bawah laut di teluk Balikpapan , bukan baru hari senin sore tgl 2 April 2018 baru diketahui dan pada hari selasa pagi tgl 3 April Pertamina melakukan ” sight sonar scan” untuk dapat memastikan lokasi pipa yang patah pada kedalaman 22 sampai 26 meter didasar laut dan pipa yang patah telah terseret 100 meter dari tempat asalnya , seperti yang dikatakan acara konfrensi pers oleh GM Kilang Pertamina Togar MP di Polda Kaltim Balikpapan pada tgl 4 April 2018 .
Dari upaya “Cuci tangan” yang tidak mencerminkan “Sense of crisis” tersebut mengakibatkan response penanggulangannya menjadi sangat terlambat.
Namun yang sangat disayangkan justru sikap para pimpinan Direktorat Pengolahan yg tidak mau mengakui, dan tidak bertanggung jawab tersebut, menyebabkan pencemaran sangat berat yg sudah pantas disebut menyebabkan terjadinya KLB Nasional (Kejadian Luar Biasa) pencemaran berat yg sangat mencoreng nama baik Korporasi Pertamina, apalagi setelah hal tersebut justru mendapatkan sorotan sangat tajam oleh Pers International.
Kemudian pada tgl 5 April 2018 dalam acara dengar pendapat antara Pertamina Kilang Balikpapan dengan DPRD Komisi III di gedung DPRD Balikpapan , lagi lagi Togar MP menyatakan bahwa keterlambatan Pertamina mengetahui sumber masalah kebocoran itu karena Pertamina tidak mempunyai alat deteksi kebocoran pipa dan tidak mempunyai alat ” early warning sistem “. Kalau fakta keterangan GM Pertamina Kilang Balikpapan benar , ini bahaya besar dan bisa menakutkan bagi rakyat yang hidup dan mencari kehidupan disekitar jalur pipa migas Pertamina.
Sehingga untuk memastikan sumber masalah penyebabnya , sudah seharusnya Direktorat Jenderal Migas menurunkan tim bekerjasama dengan Polri , Ditjen Perhubungan Laut , Pelindo untuk melakukan investigasi menyeluruh, meliputi perencanaan awal jalur pipa dari Lawe Lawe ke Kilang Balipapan apakah sudah memenuhi kriteria Keputusan Menteri Pertambangan & Energi nomor ; 300K /38/M.PE/ 1997 Tentang ” Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak & Gas Bumi ” .Termasuk apakah kualitas pipa yang digunakan sudah memenuhi syarat ketehnikan, kemudian apakah sistem penyambungannya ( ” spiral atau Longitudinal ” ) sudah menurut ketentuan yang memenuhi syarat tehnologi yang aman bagi aktifitas lainnya , serta apakah peletakan pipanya pada kedalaman berapa meter yang harus ditanam didasar laut atau boleh diletakan diatas dasar lautnya , dan kemudian apakah Pertamina sudah seacara rutin melakukan inspeksi terhadap sambungan pipa tersebut.Terkait penyebabnya bahwa pipa itu putus terseret 100 meter dari tempat asalnya dan diduga akibat kena jangkar kapal , pendapat itu sepertinya terlalu dini untuk bisa disimpulkan , bahkan oleh publik bisa dikesankan Pertamina hanya ingin cuci tangan , aneh dan lucunya lagi Menko Kemaritiman sudah mengeluarkan pernyataan pada tanggal 6 April 2018 bahwa ” Pertamina tidak salah” , tentu ini bisa jadi preseden buruk dibaca publik atas sikap saling klaim dari pejabat Pemerintah dari data yang tak jelas dan terbatas , serta bisa jadi ini ancaman halus dialamatkan kepada tim investigasi untuk menyelidiki hipotesa mana yang mendekati kebenaran dan mendapat kesimpulan dari data data hasil audit forensik yang harus dilakukan , bahkan bisa jadi tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari Pertamina digugat oleh pemilik kapal yang telah dituduhkan tanpa bukti kuat itu.
Ini semua sebenarnya memberikan bukti sangat jelas kepada masyarakat, bahwa saat ini Pertamina memang dipimpin oleh personal personal yang kurang kompetensinya serta sangat rendah sense of crisisnya, terbukti sampai dengan 7 hari setelah pencemaran berat yg menimbulkan korban nyawa manusia serta kebakaran hebat dilaut, ternyata baik Direktur Pengolahan (Toharso) maupun Deputy Direktur Operasi Pengolahan (Budi Santosa Syarif) tidak juga turun ke Balikpapan.
Apakah sudah pantas sikap “tidak peduli” tersebut tetap menjadi alasan untuk tetap mempertahankan orang orang seperti ini pada posisi kedudukannya sekarang ???
Mengingat banyak hipotesa yang bisa menyebabkan pipa tersebut putus , bisa jadi karena salah sistem sambungan dan kualitas pipa tidak memenuhi syarat , bisa juga karena gerusan sedimen disekitar pipa akibat arus deras disekitarnya teluk Balikpapan , atau bisa juga karena ada pencurian minyak melalui pipa seperti yang pernah terjadi di Lawe Lawe pada tahun 2005 , serta tidak tertutup kemungkinan juga akibat jangkar kapal yang melintas didekat pipa minyak.
Padahal syahbandar pelabuhan sudah mempunyai peta jalur pipa diteluk Balikpapan selalu memandu setiap kapal ketika akan merapat disekitarnya , dan arena laut didepan kilang Pertamina Balikpapan merupakan area terlarang bagi kapal kapal yang akan lego jangkar kalau tidak atas persetujuan Pertamina dan syahbandar dari Perhubungan laut.
Namun ada hal penting yang diharus dilakukan Pertamina sekarang , pertama harus membuka diri dilakukan audit investigasi dari tim dari Mabes Polri , KESDM , Tim Lingkungan hidup , Ditjen Perhubungan Laut , lebih dari itu agar diperoleh hasil yang obyektif bukan hasil yang ditutupi sumber masalahnya, kedua Pertamina harus segera menon aktifkan sesegera mungkin General Manager Pertamina kilang Balikpapan dan jajarannya terkait serta Direktur Pengolahan dan SVP Operasi kilang Pertamina Pusat , karena merekalah yang paling bertanggung jawab. Apalagi pada saat puncak krisis lagi terjadi , saya mendapat kiriman foto dan keterangan bahwa pada hari minggu sore menjelang magrib pada tanggal 1 April 2018 dari seseorang yang mengatakan bahwa Direktur Pengolahan Pertamina berbaju hitam didapati lagi santai ngopi ngopi di SPBU MT Haryono Jakarta dan memberikan note dalam kiriman fotonya ” no crisis sence ” , ketika foto itu dikonfirmasi ke beliau , hanya dibaca dan tidak membantahnya.Tragis ini memang , sementara di teluk Balikpapan sudah 5 manusia meninggal dan banyak korban lainnya masih dirawat di rumah sakit.
Tim investigasi harus melakukan audit forensik terhadap fasilitas komunikasi ” handphone ” kepada ketiga pejabat Pertamina tersebut agar mudah ditemukan fakta fakta yang benar.
Mengingat pada sekitar tanggal 13 September 2017 pernah saya berkomunikasi dgn Direktur Pengolahan Toharso via wahtsapp menanyakan apa dasar pertimbangan Pertamina telah memilih sdr Togar MP menjadi GM Kilang Balikpapan , ketika itu saya melampirkan rekam jejaknya yang kurang baik selama menjabat di Balongan dan Pertamina Pusat , namum dijawab oleh Toharso dengan terkesan arogannya bahwa ” anda kalau bukan orang Pertamina jangan sok tau , karena kami yang paling tau dan jangan fitnah “.
Sehingga kalau BOD dan BOC Pertamina tidak melakukan tindakan diatas , maka Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM bisa melakukan intervensi ke BOC dan BOD Pertamina demi kepentingan nasional.
KESDM di minta mengaudit seluruh pipa Pertamina dan K3S agar supaya kebocoran pipa tidak menyebabkan negara kehilangan PNBP.
kerugian negara ini harus ada yang bertanggungjawab menggantinya sesuai dgn UU keuangan negara meskipun tidak menghilangkan pidananya.
Sehingga aparat hukum sudah bisa bergerak, karena bukti kerugian negaranya sdh bisa dihitung dgn mengalihkan volume yg hilang dgn harga minyak mentah saat ini.
Jakarta 8 April 2018
Yusri Usman
