ENERGYWORLD.CO.ID – Direktur Indonesian Resources Studies (IRSS) Marwan Batubara mengatakan bahwa pemimpin Pertamina atau Direktur Utama yang akan dipasang nanti harus orang yang profesional tapi orang yang juga independen dari tekanan-tekanan penguasa.
“Jangan sampai dia justru berkerja untuk penguasa padahal penguasa ini untuk membesarkan BUMN tapi untuk kepentingan politik sempit,” jelas Marwan kepada Jurnalis EnergyWorld Indonesia (3/7)
Kita juga sudah suarakan ke DPR tapi DPR diam saja misanya soal PSO harga tidak boleh naik itu secara hukum menurut UU BUMN setiap penugasan itu harus mempertimbangkan aspek fisibilatas penugasan artinya secara ekonomi dia tidak boleh rugi kalau sampai rugi berarti yang bertanggung jawab pemerintah. “Ini artinya pemeritah melanggar UU nah itu yang terjadi selama ini,” papar Marwan.
Saya juga memantau kalau pertamina menjadi ATM-nya pemerintah buktinya tahun lalu pertamina rugi Rp 24 triliun. “Dari penugasan untuk menjual solar dan premium dibawah harga keekonomian itu sudah terjadi. Itu juga terjadi adanya pergantian pimpinan pertamina karena tidak patuh pada pimpinan,”tandasnya. |REA/EWINDO
