ENERGYWORLD.CO.ID – Sekalipun kepastian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum pernah menyetujui atau menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk jual asetnya. Namun isu penjualan aset dilakukan sebagai antisipasi harga minyak mentah (crude oil) sebesar US$ 70 perbarel yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi makro. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menentukan harga rata-rata crude oil Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 48 perbarel.
Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat dalam rilisnya (20/7/2018) jelang akan adanya aksi para pekerja Pertamina dalam bendera Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) pada hari ini dengan tegas menyatakan hentikan niat jual aset Pertamina apapun alasannya.
Sebagai stakeholder yang telah merintis serta ikut membesarkan dan memajukan Pertamina hingga berpeluang menjadi World Class Energy Company, “tidak rela jika Pertamina hanya beralasan demi menyehatkan neraca keuangannya dan yang merupakan bagian dari rencana bisnisnya guna meningkatkan kinerja portofolio bisnis Pertamina ke depan, bukanlah suatu alasan yang fundamental jika sampai jual aset”.
Statemen dari Kementerian BUMN bahwa rencana penjualan aset yang dilakukan Pertamina merupakan aksi korporasi biasa, sementara pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa rencana pelepasan aset Pertamina yang diusulkan kepada Pemerintah selaku Pemegang Saham bertujuan untuk menyehatkan kembali neraca keuangan Pertamina menurut Ketua Umum eSPeKaPe sangatlah paradoks dengan amanat konstitusi negara yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sekaligus.
Binsar Effendi yang juga Panglima Gerakan Spirit ’66 Bangkit (GS66B) mengingatkan kepada Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendaknya mengikuti jejak presidennya yang sedang giat-giatnya bekerja melakukan kepatuhannya terhadap konstitusi negara serta ketundukannya kepada rakyat.
“Itu janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 yang akan patuh pada konstitusi dan tunduk kepada rakyat. Ini harus diingat betul oleh Bu Rini dan Pak Jonan selaku pembantu Pak Jokowi” tandas Binsar Effendi yang juga Ketua Dewan Penasehat Laskar Merah Putih (LMP).
Binsar Effendi justru menyarankan agar bisa memastikan neraca keuangan Pertamina tetap sehat semestinya perbaiki tata kelola, efisiensi, mengurangi kebocoran dan menghilangkan budaya korupsi yang masih marak, sehingga Pertamina bisa menjadi badan usaha plat merah yang sehat dan membaik.
Agar mengarah pada sasarannya lanjut Ketua eSPeKaPe, identifikasi keseluruhan profil Pertamina dari kegiatan hulu hingga hilir wajib untuk hulu hasilkan keuntungan dari volume hingga aktivitasnya berdasarkan harga minyak dan gas bumi (migas) terkini. Disisi hilir wajib memperhatikan penugasan dari Pemerintah yang diberikan kepada Pertamina mulai dari pendistribusian solar, premium, hingga penyediaan gas elpiji 3 kilogram serta konsekuensi dari penugasan sebagai kebijakan Pemerintah yang memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat, wajib bagi Pertamina laksanakan tanpa harus menjual aset-asetnya.
“Untuk menyelamatkan Pertamina dengan tetap terjaganya neraca keuangannya yang sehat, bukan dengan jual aset tapi Pertamina harus perbaiki tata kelola, efesiensi, mengurangi kebocoran dan menghentikan korupsi,” pungkas Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat. |ATA/EWINDO
