ENERGYWORLD – Hari Jum’at, 20 Juli 2018, hari ini, pagi hari. Lebih dari 1000 pekerja PT Pertamina (Persero) yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang dinakhodai ketua umumnya Ari Gumilang gelar unjuk rasa dengan aksi damai untuk bela Pertamina. Salah satu tuntutannya dari lima tuntutan adalah mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mundur dari jabatannya. Mereka long march dari titik kumpul di Kantor Pertamina Pusat menuju ke Kementerian BUMN dan dilanjutkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat seusai memantau jalannya aksi damai kemudian menyampaikan rilisnya kepada pers (20/7/2018) yang memohon Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaruh kepeduliannya terhadap aspirasi yang disampaikan oleh FSPPB tersebut.
Baru kali ini menurut Binsar Effendi yang juga Panglima Gerakan Spirit ’66 Bangkit (GS66B) ada pekerja Pertamina gelar demo yang berjumlah banyak dan menuntut Menteri BUMN Rini M Soemarno mundur.
Menurutnya yang juga Ketua Dewan Penasehat Laskar Merah Putih (LMP) karena mereka sudah merasa suasana kebatinannya terusik dan tidak nyaman selama Rini Soemarno menjadi Menteri BUMN dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina, yang kesannya bukan untuk kemajuan perusahaan plat merah tersebut malah mengkerdilkannya.
Tentu kata Binsar Effendi, eSPeKaPe menyambut baik sekaligus memberikan support all outnya.
“Sudah saat yang tepat dan benar jika FSPPB menuntut Rini Soemarno mundur dari jabatannya sebagai Menteri BUMN”, tandas Ketua Umum eSPeKaPe ini.
Pasalnya dari pengamatan eSPeKaPe sebelum rencana jual aset Pertamina sudah tercium lama sejak Rini menjabat Menteri BUMN.
“Rencana tersebut selalu tertunda-tunda karena harus punya alasan kuat dan harus pula dalam kondisi yang masuk akal” ujar aktivis Angkatan 1966 ini.
“Menteri BUMN yang hobi privatisasi ini kini merasa Pertamina mesti diobok-obok, apalagi pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati adalah orang Bu Rini mantan Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN. Sehingga ketika neraca keuangan Pertamina berdarah-darah, maka saat yang tepat untuk Menteri BUMN untuk merencanakan jual aset National Oil Companies tersebut”, imbuhnya.
Oleh sebab itu, sudah saatnya lah Presiden Jokowi memenuhi tuntutan FSPPB yang berada pada tataran objektif dan realistis tersebut.
“Jangan karena ewuh pakewuh terus karena saat Pilpres 2014 Bu Rini adalah Ketua Rumah Transisi usai terpilihnya Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla (JK) menjadi presiden dan wakil presiden, kemudian Bapak Presiden Jokowi membiarkan rencana buruk Bu Rini untuk mengkerdilkan Pertamina. Salah satu opini yang terbangun adalah Menteri BUMN katanya sudah usulkan 3 nama untuk menjadi Dirut Pertamina definitif tapi suatu saat Bapak Presiden selaku Ketua Tim Penilaian Akhir (TPA) menyatakan belum menerima usulan nama dari Bu Rini, kan menjadi distorsi” lanjutnya.
“Guna menyelamatkan Pertamina dari gonjang ganjing sampai para pekerjanya turun demo yang tidak lazim itu, menuntut Bu Rini Soemarno mundur dari jabatannya adalah solusi yang tepat dan benar. Jangan Pertamina yang masih menjadi kebanggaan bangsa dan rakyat Indonesia kemudian citranya ambruk hanya karena Menteri BUMN yang kebijakannya menurut kehendaknya sendiri. Mohon Bapak Presiden Jokowi kabulkan tuntutan para pekerja Pertamina tersebut”, pungkas Ketua Umum eSPeKaPe.|ATA/EW