ENERGYWORLD.CO.ID – Sudah tiga bulan lebih sampai saat ini, PT Pertamina (Persero) belum juga memiliki nakhoda baru berjabatan Direktur Utama (Dirut). Akibatnya banyak keputusan-keputusan strategis yang belum bisa dieksekusi.
Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat ingat pada berita tentang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno sudah mengajukan usulan tiga nama yang katanya memenuhi syarat yang diinginkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua Tim Penilaian Akhir (TPA).
“Bahkan dua hari lalu, 20 Juli, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan jika sebentar lagi Presiden Jokowi akan putuskan siapa Dirut Pertamina yang baru, tapi sampai hari ini belum juga kami dengar pengumumannya , berarti nama yg sdh diusulkan bisa tidak berkenan oleh Presiden ” ujar Binsar Effendi yang juga Panglima Gerakan Spirit ’66 Bangkit (GS66B) dalam rilisnya kepada pers (21/7/2028).
Binsar Effendi mengkritisi syarat yang diinginkan oleh Menteri BUMN yang cuma sang calon dirut jika bisa meningkatkan nilai dan memposisikan Pertamina sebagai agen pembangunan.
Dari dulu syarat itu sudah ada dan mengikat, ungkap Ketua Umum eSPeKaPe, ” namun pada realitanya para pekerja Pertamina yang bergabung dalam FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) turun melakukan demo setentak diseluruh Indonesia , sekalipun Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina Nicke Widyawati bisa juga memenuhi syarat tersebut.
Menurutnya selain syarat yang normatif tadi, calon dirut harus mampu meningkatkan pendapatan yang besar, ahli di bidang minyak dan gas bumi (migas) dari hulu hingga ke hilir, berpengalaman bekerja di perusahaan minyak kelas dunia, dekat dengan pekerja dan pensiunan guna memacu peningkatan kinerja perusahaan .
“Sang calon dirut juga harus bersih, transparan, profesional dan berintegritas, yang nasionalis, relijius dan bukan partisan politik praktis. Anti kebocoran, anti korupsi, kolusi, nepotisme dan anti mafia migas.
Apalagi dikabarkan kepala gengnya Mohammad Reza Chalid sudah muncul kembali di tanah-air yang perlu kewaspadaan yang tinggi jika tidak ingin Pertamina jatuh ke lubang mafia migas yang sama” beber Binsar Effendi tanpa beban karena demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia secara konsisten.
Adanya nama-nama yang sempat beredar dari tiga nama yang disorong Menteri BUMN antara lain Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Hulu Samsu Alam dan mantan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya Yuktyanta yang anggota Litbang DPP Partai Golkar. Termasuk adanya nama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi yang konon jadi kuda hitam karena sudah pernah bertemu Presiden Jokowi.
“Semua nama tersebut itu tentu tidak akan mungkin memenuhi keinginan suasana kebatinan para pekerja Pertamina yang saat ini yang sedang melawan kebijakan Menteri BUMN dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) , jika yang disetujui Presiden Jokowi salah satu dari keempat nama itu” katanya tegas.
Maka mumpung masih ada waktu dan sesuai saran eSPeKaPe yang secara resmi sudah melayangkan suratnya kepada Presiden Jokowi, artinya Jokowi harusnya mwmilih diluar nama-nama tersebut.
“Jika Pertamina ingin diselamatkan sekaligus untuk bisa maju menuju Pertamina sebagai salah satu World Class Energy Company, yah pilihlah yang benar-benar bisa juga berdiplomasi dengan semua perusahaan migas kelas dunia agar tidak mudah dikendalikan oleh mafia . Insya Allah para pekerja Pertamina beroleh benefit dan kembali bangkit bersemangat bekerjanya demi Pertamina ke depan,” pungkasnya. |ATA
