Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) menggelar diskusi Kupas Tuntas KKN PLN di Cafe Gado-Gado Boplo Menteng Jakarta Pusat, Kamis (23/08/2018). Nampak hadir sebagai pembicara Jumadis Abda dari SP PLN, Marwan Batubara (IRESS), Ucok Sky Khadafi (CBA), Djoko Eddy (aktivis/advokad) dengan host Andrianto dari Presidium Persatuan Pergerakan.
Dalam diskusi ini Jumadis Abda dari SP PLN memgatakan, program pembangkit listrik 35 MW tahun 2015 kami sudah memberi persyaratan keras. Dan yang sebenarnya 35 MW itu 42 MW karena ada penambahan 7 MW.
“Serikat Pekerja PLN sudah berkirim surat kepada Dirut PLN berkali-kali bahkan kepada Presiden mempertanyakan jika 35+7 MW itu diteruskan maka potensi kerugian ada pada PLN Rp. 147 Triliun”, ungkap Abda.
Menurut Abda, dari 35 MW itu. 5 MW dari PLN, 30 MW dari swasta. Kalau swasta 30 MW, bagaimana jadinya Kerugian yang di derita PLN

Bisa dibayangkan dengan penambahan daya misalnya 5000 daya. Yang digunakan tidak sesuai. Ini tidak gampang , bisa-bisa banyak kebakaran. Lalu Kampanye misalnya untuk membeli komper listrik, AC ini karena ada faktor-faktor kepentingan yang sangat berkepentingan.
“Persoalan listrik, energi ini jauh lebih besar potensi kerugian negara dari pada kasus E-KTP”, pungkas Abda.
Sementara di kesempatan yang sam, Direktur IRESS Marwan batubara menegaskan,kita semua membayar listrik, listrik yang dibayar baik yang masuk melalui subsidi atau tidak, pengelolaan PLN lebih mahal dari yang seharusnya.
Kenapa mahal kata Marwan, karena pertama, PLN memiliki banyak proyek. Kedua, PLN menggunakan Skema take or pay. Ketiga, energy primer PLN pembangkit misalnya gas yang dibeli PLN mahal karena penuh Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN). Keempat, Sewa pembangkit dan kelima skema ‘out sourching’.
“Inilah penyebab PLN lebih mahal, kita tidak bisa berharap kepada DPR tidak ada pengawasan, malah ikut bermain projek. Pemerintah juga cenderung oligargi, kerjasama dengan pengusaha contoh kasus PLTU Sumsel 1 dengan groups Sinar Mas. PLN harus dilindungi karena PLN milik rakyat”, beber Marwan.
Kemudian Djoko Edi Abdurrahman menambahkan, persoalan PLN ini sesungguhnya pertarungan antara RI 1 dan RI 2. Misalnya di jaman SBY, pertarungan antara JK dengan Bu Ani.
“Kalau JK menang, Adi Tjondro menang. Ketika JK kalah, maka maka Adi Tjondrok masuk”, ungkap Djoko Eddy.
“Kalau ditanya bagaimana mengontrolnya? Ya bagaimana bisa mengontrolnya ini pertarungan RI-1 – RI 2. Di era sekarang juga sama seperti era kemarin di rezim sebelumnya. Tetap era ini pertarungan RI-1 dan RI-2”, ujar Djoko Eddy.
BERIKUTNYA, UCOK SKY KHADAFI MENGATAKAN,
KAMI MELAKUKAN RISET DI TAHUN 2013, RISET KENAPA PLN SELALU MERUGI? SELALU ADA ALASAN KERUSAKAN KABEL DAN YANG AKAN MENANGANI KERUSAKAN INI BUKAN DARI PIHAK PLN TAPI OUTSOURCING.
PLN MERUGI ITU KARENA BEBAS PSO, ONGKOS PRODUKSI, PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SWASTA, APBN TURUN NAIK DAN TERAKHIR KEBOCORAN ANGGARAN AKIBAT KORUPSI
“DARI TAHUN 2003 SAMPAI 2017 RISET HASILNYA SAMA. PLN MENJADI BEBAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT SUBSIDI DAN KEBOCORAN,” UJAR UCOK.
” Di tahun 2018 ini hutang PLN makin membengkak karena tiap tahun merugi melulu akibat inefisiensi dan korupsi”, pungkas Ucok.
Seperti di ketahui, organ FRAKSI ini fokus mengawal dan membongkar kasus-kasus korupsi PLN di bawah pimpinan dirut Sofyan Basyir.
“FRAKSI telah menggeruduk KPK pada Senin 20 Agustus 2018 sebelum diskusi hari ini kami konsisten mendesak KPK segera menetapkan Sofyan Basyir dan Mensos Idrus Marham (mantan sekjend Golkar) sebagai tersangka menyusul wakil ketua komisi VII DPR Eny Saragih dan Kotjo pengusaha penggarap Projek PLTU Riau-1 karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi listrik ini”, sebut Tubagus Fahmi Arifin Koordinator FRAKSI. |MDS/PRB
