ENERGYWORLD – Tokoh pekerja Pertamina mantan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dua periode, dr. Ugan Gandar sangat geram dan meradang atas adanya pengangkatan Direksi PT Pertamina (Persero) yang terjadi pada hari Rabu pagi, 29 Agustus 2018 yang digelar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lantai 6.
“Telah terjadi pelecehan kompetensi terhadap pekerja-pekerja di Pertamina yang selama ini sudah profesional dan dalam semangat untuk mengangkat Pertamina menjadi World Class Energy Company. Tapi Menteri BUMN Rini Soemarno begitu hebatnya mereduksi realitanya ini, meskipun pekerja Pertamina mampu menjalankan amanat Pemerintah untuk satu harga bahan bakar minyak (BBM) untuk rakyat diseluruh pelosok tanah-air sekalipun neraca keuangannya sedang merosot,” ungkap Ugan Gandar dengan wajah bersungut-sungut.
Lebih gilanya lagi, tutur Ugan Gandar, Menteri BUMN Rini Soemarno mendegradasi dengan penilaian negatif yang menganggap tidak ada pekerja Pertamina yang layak menjadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina, begitu pula untuk jabatan Direktur SDM Pertamina.
“Sungguh sangat menyakitkan. Bayangkan dari jumlah 11 jabatan untuk direksi yang diangkat, 6 direktorat yang strategis serta yang menjadi andalan penghasil uang diduduki oleh orang luar yang non karier. Ini apa-apaan. Apa banyak orang bodoh dan tidak berkemampuan di Pertamina selama ini. Saya mantan Presiden FSPPB dua periode, tahu persis soal profesionalitas dan integritas rekan-rekan kita pekerja Pertamina” imbuhnya.
Menurut Ugan Gandar menjadi wajar kalau publik berpendapat, ada apa pergantian Direksi Pertamina di tahun politik ini.
“Lagi-lagi sopir bajaj ditugasi untuk menyopiri pesawat terbang. Bukan bisa terbang menyongsong untuk Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia, sebaliknya bakal nyungsep sebelum tinggal landas. Mohon rakyat mendukung aksi industrial mogok kerja yang akan dipimpin oleh Presiden FSPPB Arie Gumilar. Sebab jika Pertamina hancur, maka BBM tidak akan menguasai hajat hidup orang banyak lagi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara selama ini” kata Ugan Gandar menyudahi rilisnya kepada pers (29/8/2018).|RED/IH
