ENERGYWORLD.CO.ID – Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat akan Mem-Back Up Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak Nicke Widyawati Mundur Sebagai Dirut Pertamina
Penolakan dan kekecewaan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) atas ditetapkannya Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno pada 29 Agustus 2018. Nampaknya belum genap sepekan menurut Presiden FSPPB Arie Gumilar dalam siaran persnya (5/9/2018), dari berbagai pemberitaan media justru Nicke Widyawati telah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tapi mangkir dengan dalih berbohong. Dipanggil untuk kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau I dengan tersangka Idrus Marham mantan Menteri Sosial, semasa Nicke menjadi Direktur Pengadaan Strategis 1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Dengan tegas Presiden FSPPB menyatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung perusahaan Pertamina jadi ikut disebut-sebut yang praktis membuat citra buruk buat pekerja Pertamina. Termasuk merasa jengkel kepada Menteri BUMN Rini M Soemarno atas penetapan Nicke sebagai Dirut Pertamina yang terkesan ceroboh.
Pasalnya di berbagai kesempatan menurut Arie Gumilar, kriteria untuk jabatan Dirut Pertamina oleh FSPPB telah disampaikan kepada Menteri BUMN. Antara lain kriteria harus orang yang paham bisnis Pertamina dari hulu sampai ke hilir. Bebas dari kepentingan politik. Memiliki integritas dan mampu melawan berbagai tekanan dari pihak manapun. Tapi yang paling penting, menjadikan pekerja Pertamina sebagai stakeholder utama. Dengan demikian, pungkas Presiden FSPPB, mendukung sepenuhnya untuk KPK mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang melibatkan Dirut Pertamina saat ini.
Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat dalam keterangannya kepada pers (6/9/2018) yang diterima Redaksi Energyworld.co.id, merasa bangga jika kemudian FSPPB merespon isu dugaan keterlibatan Dirut Pertamina Nicke Widyawati atas kasus proyek PLTU Riau I, melalui pernyataan sikapnya yang begitu tegas dan memanfaatkan momentum sangat tepat, jika tidak ingin pekerja Pertamina dikesankan oleh publik tidak peka terhadap ancaman hancurnya Pertamina yang diambang mata.
Sebagai bentuk kebanggaan pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam eSPeKaPe terhadap statemen FSPPB, Binsar Effendi yang Panglima Gerakan Spirit ’66 Bangkit (GS66B) dengan sangat tegas mendorong dan memback up FSPPB yang mendesak Nicke Widyawati segera meletakkan jabatannya sebagai Dirut Pertamina.
Binsar Effendi yang juga Ketua Dewan Penasehat Laskar Merah Putih (LMP), dengan tegas pula meminta Menteri BUMN Rini M Soemarno cepat menggantikan Nicke dengan orang yang sesuai dengan kriteria dari FSPPB. Jangan biarkan Pertamina dinakhodai oleh orang yang bukan ahlinya, yang akan bisa menghancurkan National Oil Company (NOC) satu-satunya di republik ini.
“Agar Pertamina bisa mewujudkan mimpinya sebagai World Class Energy Company, tentunya juga yang jadi Dirut Pertamina harus orang yang berpengalaman sudah bekerja profesional di perusahaan minyak asing di luar negeri, agar diplomasi minyak dunia bisa dikuasai. Dia juga harus mampu melakukan terobosan yang profitabel untuk mengais devisa negara sampai Rp. 56 trilyun, menyediakan kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri dengan harga jual murah untuk rakyat, yang hasilnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan tambahan, diharapkan bisa menaikkan manfaat pensiun (MP) sebagai shareholders utama, agar tingkat kesejahteraannya bisa hidup layak sebagai mantan perintis yang membangun dan membesarkan Pertamina,” jelas Binsar Effendi yang didampingi oleh Yasri Pasha Hanifah, Bunadji, Barnabas Kuway, Max Manuhutu, Willem Sonit dan Arief Sedat.
Adapun posisi Nicke Widyawati saat itu sebagai Direktur Perencanaan Strategis 1 yang membawahi divisi RUPTL ( Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik ) adalah posisi penting yang paling menentukan bagaimana awal mula munculnya proyek PLTU Riau 1 dalam RUPTL 2016 – 2025 untuk proyek 35.000 MW yang sudah disetujui oleh Menteri ESDM saat itu pada 17 juni 2016 sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor : 5899 K/20/MEM/2016.
Sehingga dgn masuknya proyek PLTU Riau 1 tentu atas tanggung jawab Direktur Pengadaan Strategis 1 baru bisa ditindak lanjuti oleh Direktur Pengadaan Strategis 2 Iwan Supangkat yang membawahi Divisi IPP ( Independent Power Producer ) untuk ditindak lanjuti proses bisnisnya dengan skema IPP atau EPC untuk mencari mitranya .
Dari proses bisnis di hulu ( perencanaan ) dan di hilir berupa eksekusi skema proyek dalam bentuk IPP atau EPC akan didapat benang merah peranan Sofyan Basyir sebagai Direktur Utama PLN dengan Direktur Perencanaan Strategis 1 Nicke Widyawati dan Direktur Perencanaan Strategis 2 Iwan Supangkat terkait kasus korupsi PLTU Riau 1 yang sedang disidik KPK dan telah menetapkan status tersangka serta sudah ditahan untuk Eni Saragih ( Anggota DPR Komisi VII dari Golkar ) , Johanes Sukoco ( Blackgold Natural Resources ) dan Idrus Markam mantan Menteri Sosial.
Selain itu, KPK memanggil CEO Blackgold Natural Resources Ltd Rickard Philip Cecil, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso, dan Kepala Satuan IPP PT PLN M Ashin Sidqi. Mereka dipanggil sebagai saksi untuk Idrus.
Sebelumnya KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pengusaha Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.|AHM/EWINDO
