ENERGYWORLD.CO.ID – Nicke Widyawati yang baru ditetapkan sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) pada 29 Agustus 2018 oleh keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, sebelum oleh Menteri BUMN nama Nicke dialihtugaskan menjadi Direktur SDM Pertamina, Nicke adalah Direktur Pengadaan Strategis 1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Koordinator Eksekutif Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) Muslim Arbi melalui keterangannya kepada pers (7/9/2018) menegaskan bahwa Nicke Widyawati adalah orang yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kasus korupsi di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1.
Nicke Widyawati sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN menurut Muslim Arbi yang juga Koordinator Eksekutif Gerakan Nasionalisasi Migas dan Mineral (GNMM) adalah membawahi Divisi Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL), sehingga posisi Nicke penting dan yang paling menentukan bagaimana awal mula munculnya proyek PLTU Riau I dalam RUPTL tahun 2016-2025 untuk proyek 35.000 MW.
Proyek PLTU Riau I disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada 17 Juni 2016 sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016.
“Sehingga dengan masuknya proyek PLTU Riau I menjadi jelas tanggungjawabnya ada pada Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN, yah nama Nicke Widyawati itu” ujar Muslim Arbi tandas.
Menurut Koordinator Eksekutif GALAK, munculnya proyek PLTU Riau I baru ditindaklanjuti oleh Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangat Iwan Santoso yang membawahi Divisi Independent Power Procedure (IPP) yang kepala satuannya adalah M Ashin Sidqi.
Untuk menindaklanjuti proses bisnisnya proyek PLTU Riau I dengan skema IPP atau skema Enggineering, Procurement dan Construction (EPC), ungkap Muslim Arbi, dari situlah terjadinya kasus suap yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Enny Saragih dari Fraksi Partai Golkar dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham semasa menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar.
“Adalah sangat naif jika Nicke Widyawati yang saat ini menjadi Dirut Pertamina tidak terlibat dalam kasus PLTU Riau I. Apalagi kabarnya dia pernah bertemu Enny di Singapura. Bahkan kabarnya juga Nicke diajak Menteri BUMN Rini M Soemarno bersama Deputi bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno ke Washington DC AS yang membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina saat menentukan Dirut Pertamina definitif untuk nama Nicke Widyawati, terkesan terkontaminasi oleh kepentingan asing. Ini kan harus diwaspadai. Ini pula yang diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib tuntaskan dengan mengusut Nicke semasa menjabat Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN, agar nama Pertamina menjadi buruk dimata publik” pungkas Koordinator Eksekutif GALAK, Muslim Arbi.|RNZ
