ENERGYWORLDINDONESIA – Mencermati penjelasan Sofyan Basir (SB) di media sebagai Dirut PLN pada hari jumat sore 28/9/2018 setelah memberikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham (IM) di penyidik KPK, SB menyatakan sebagai berikut “Mengakui pernah melakukan pertemuan dgn pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johanes B Kotjo dan dihadiri juga oleh Nicke Widyawati (NW) sebagai direktur perencanaan strategis 1, lebih jauh dia mengatakan hanya pembicaraan tehnis, enggak ada yang serius, kebetulan ada pak Johanes Seokoco“.
Dari penjelasan SB tersebut, maka kalau semua direksi PLN dan anak anak perusahan PT PJB dan PT PLN Batubara memberikan keterangan yang sama bahwa mereka tidak ada sangkut pautnya dengan kasus pemberian uang dari Johanes Soekoco (JS) kepada ES wakil ketua komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang telah di OTT KPK, dan seandainya alat bukti yang dimiliki KPK hanya berdasarkan hanya dari keterangan ES sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya.
Maka konstruksi hukumnya peristiwa OTT terhadap ES yang awalnya dijerat pasal korupsi terkait proyek PLTU Riau 1 bisa berubah menjadi hanya peristiwa suap gratifikasi terhadap ES dan IM oleh JS.
Artinya ES dan IM hanya dengan kekuatan “telepati” saja mampu mengirim “jin” mempengaruhi kebijakan direksi PLN untuk memenuhi semua apa yang menjadi keinginan JS sebagai pemilik Blackgold Natural Resources Ltd dan China Huadian Ltd ditunjuk sebagai mitra anak usaha PLN sebagai pelaksana proyek IPP PLTU.
Akan tetapi pernyataan SB didepan awak media sangat layak dicermati bahwa dia mengatakan “benar saya dengan Nicke Widyowati dan Johanes Koco bertemu hanya bicara soal tehnis, tidak ada lainnya “.
Padahal SB lupa, bahwa setelah direksi PLN memutuskan bahwa proyek PLTU Riau 1 dilaksanakan dengan skema IPP dan ditugaskan anak perusahaan sebagai pimpinan konsorsium, maka segala hal terkait masalah administrasi, tehnis dan biaya ke ekonomian proyek menjadi 100 % ranah kewenangan anak perusahaan.
Oleh karena pembicaraan tehnis dan ke ekonomian proyek bukan lagi ranah direksi PLN dengan pengusaha JS, karena sesuai proses bisnisnya PLN sudah menunjuk anak usahanya PT Pembangkitan Jawa Bali dgn PT PLN Batubara sebagai pelaksana proyek PLTU Riau 1 dan telah memilih partnernya yaitu Blackgold Natural Resources Ltd dengan China Huadian Enginering Co Ltd.
Oleh karena sudah menjadi ranah kewenangan anak perusahaan yang bertanggung jawab berdiskusi soal tehnis dan keekonomian proyek, termasuk terkait hasil akhir PPA (Power Purchase Agreement), maka kalau ada hal hal terkendala diantara anggota konsorsium yang tidak ada solusinya , seharus point masalah itu secara resmi disampaikan oleh konsorsium pelaksana PLTU Riau 1 secara resmi ke dewan direksi PLN untuk mendapat pertimbangan dan arahan, bukan pribadi Johanes Soekoco meloby Sofyan Basir dan Nicke Widayawati diberbagai pertemuan yang mungkin dihadiri oleh ES, oleh karena dari pernyataan Sofyan Basir yang disampaikan ke awak media setelah BAP di KPK 28/9/2018 seharusnya semakin meyakinkan pihak penyidik KPK bahwa Direksi PLN diduga telah mengintervensi anak perusahaannya yang berpotensi menguntungkan pihak patnernya Blackgold dan China Huadian.
Faktanya yang selama ini terjadi ini banyak BUMN yang menggunakan anak perusahaan sebagai peserta kerjasama /joint venture (Inverstor), namun segala keputusan strategis ditentukan oleh pemegang saham, dalam hal ini Dirut & Direksi perusahaan Induknya.
Jadi, bukan hal aneh jika semua kebijakan terkait proyek PLTU Riau 1 dan pembangkit lainnya diduga ditentukan oleh SB, NW dan SIS .
Tak salah publik akan mencurigai disinyalir pengunaan anak perusahaan adalah modus paling mudah untuk mengumpulkan pundi-pundi.
Jakarta 29 September 2018
Direktur Eksekutif CERI
Yusri Usman.
