Home Energy Almunium FREEPORT NOT FREELUNCH

FREEPORT NOT FREELUNCH

0
Kawasan Tambang Freeport /dok EWINDO

Dan Catatan tambahan Dr. Rizal Ramli

Oleh: Radhar Tribaskoro​

Situasinya itu begini:

1. Freeport memperoleh kontrak menambang tembaga di area 10.000 ha di Papua tahun 1967; kontrak berakhir setelah 30 tahun (1997). Untuk kontrak ini Indonesia memperoleh hasil berupa pajak (35-42%) dan royalti 1,5-3,5% (untuk tembaga) dan 1% untuk emas dan perak.

2. Pada tahun 1988 Freeport menandai konsentrasi emas terbesar di pegunungan Grassberg. Freeport ingin memperbarui kontrak dengan memasukkan wilayah emas itu.

3. Freeport memperoleh kontrak baru pada tahun 1991, walau kontraknya baru berakhir 1997. Pada kontrak baru itu kawasan kelola Freeport meledak dari 10.000 ha menjadi 2,6 juta ha (atau 6% dari seluruh kawasan Papua) dimana sebagian diantaranya adalah tanah adat. Bagian royalti untuk pemerintah masih tetap sama.

Kawasan Porsite Freeport /dok Ewindo

4. Kontrak Karya II itu berjangka waktu sama 30 tahun, berakhir di tahun 2021. Namun di dalamnya ditambahkan ketentuan bisa diperpanjang 2×10 tahun. Freeport sangat mengharap memperoleh perpanjangan itu, mereka menganggap perpanjangan itu adalah hak dan mengancam akan mengajukan arbitrase ke pengadilan bila hak tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.

5. Dalam KK II Freeport juga diwajibkan untuk melakukan divestasi 10% pada 10 tahun pertama, lalu 41% sampai 2021. Kewajiban ini hanya dipenuhi sebesar 9,36% yang dikuasakan kepada PT. Inalum.

6. Selanjutnya dalam KK II tersebut juga tercantum kewajiban Freeport untuk melakukan proses pemurnian dengan membangun fasilitas smelter dalam waktu 5 tahun (pasal 10 ayat 4 dan 5). Freeport tidak memenuhi kewajiban tersebut sekalipun DPR memperkuat melalui UU No.4/2009, dan pemerintah mengeluarkan PP No 1 Tahun 2014.

7. Hanya 29% produk Freeport yang dimurnikan di dalam negeri. Sisanya dimurnikan di luar negeri (Australia) yang tidak bisa diawasi secara langsung oleh pemerintah. Akibatnya negara mendasarkan perolehan pajak dan royaltinya semata berdasar dari laporan Freeport saja. Negara juga kehilangan peluang dari nilai tambah proses pemurnian.

8. Selama proses penambangan Freeport telah terjadi pencemaran lingkungan yang sangat berat. Biaya pemulihan akibat pencemaran itu diperkirakan 120T rupiah.

9. Kontrak Karya II ditengarai cacat oleh tindak korupsi. Menurut Rizal Ramli​ pimpinan Freeport McMoran, James Moffet, telah mengakui perbuatan tercela itu. Untuk menutup kasus itu yang bisa berdampak fatal bila dibawa ke pengadilan AS, Moffet menjanjikan uang $5B.

Kawasan Tambang Freeport /dok ewindo

10. Rizal menolak “uang suap” itu. Ia menegaskan bahwa akibat tindakan tercela tersebut KK II tidak lagi dilindungi oleh “the sanctity of contract” (kesucian kontrak). Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk membatalkan kontrak dan menghentikan operasi Freeport kapan saja. Lebih dari itu, Freeport juga tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam kontrak seperti divestasi dan smelter. Maka seharusnya Pemerintah tidak usah kuatir atas ancaman pengadilan arbitrase yang didengungkan oleh Freeport.

Terminal Mulki Baru Tembagapura /dok Ewindo

DUA SOLUSI

11. Ada dua solusi yang muncul ke publik untuk masa depan Freeport. Solusi pertama diajukan oleh Rizal Ramli, yaitu menunggu kontrak berakhir tahun 2021 baru melakukan perundingan baru di atas dasar bargaining position yang jauh lebih baik bagi Indonesia. Freeport bisa memenangkan kontrak baru setelah melalui kompetisi yang fair dan memberikan keuntungan2 yang jauh lebih baik bagi Indonesia. Keuntungan dari solusi ini Indonesia tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun.

12. Menurut Rizal kita tidak perlu takut kepada pengadilan arbitrase sebab (a) Freeport memperoleh kontrak dengan cara yang melawan hukum yang sangat ditentang oleh negeri asalnya, (b) Freeport melakukan pencemaran lingkungan secara masif yang juga sangat tidak terpuji bagi masyarakat internasional, dan (c) Freeport melakukan pelanggaran2 kontrak menyangkut kewajiban divestasi dan pembangunan smelter. Lebih dari itu membangun good governance dalam pengelolaan SDA adalah masalah kedaulatan yang tidak bisa diperjual-belikan.

13. Solusi kedua muncul dari kubu Jokowi. Solusi ini diwujudkan dalam bentuk membeli 51% saham Freeport senilai 54T rupiah. Dengan solusi ini kontinyuitas produksi tetap terjaga demikian juga harapan membangun smelter dan nilai tambah yang menyertainya.

14. Pada awalnya PT.Inalum yang ditugaskan untuk melakukan pembelian saham itu mengatakan akan memperoleh dana dari pinjaman sindikasi bank asing dan domestik. Harapan itu sirna ketika sindikasi menolak melakukan pembiayaan bila status pencemaran lingkungan 120T yang dilakukan Freeport tidak ada kejelasan.

15. Pada tanggal 21 Desember 2018 pemerintah menyatakan telah membayar lunas 54T untuk mengambil-alih 51,2% saham Freeport. Dana untuk itu didapat Inalum dari menjual surat utang Global Bonds senilai $4B.

16. Jadi negara sudah mengambil putusan. Debat sudah berakhir. Tinggal kita menarik kesimpulan, seberapa bijak SDA negara ini dikelola?

17. Bagi orang Papua yang saya kenal, mereka menatap dari kejauhan. Tanah dan kekayaan mereka dijarah, tanpa sepatah kata mereka ditanya. Orang-orang Jakarta itu cuma kasih permen, kata mereka. Kekayaan mereka telah dikeruk lebih setengah abad, apa yang mereka dapat kecuali remah-remah?

18. Dalam pada itu sungai-sungai yang tercemar, hutan yang rusak dan rumput-rumput yang tidak bisa lagi bergoyang, “Apakah semua itu akan diputihkan?” Orang-orang bule itu ketawa-ketawa, pelepasan saham ke Inalum itu menyebabkan 120T kewajiban mereka memperbaiki lingkungan menguap ke udara.

19. Apa yang bisa kita bilang atas kebijakan pemerintah ini? Mereka yang pro-pemerintah bersorak seakan memperoleh durian runtuh. Alangkah kerdilnya, betapa banyak kekuatiran dan ketakutan di sana? Takut kepada arbitrase. Takut kepada “kepentingan amerika bisa mempengaruhi pilpres”. Karena itu negara sunyi ketika korporasi asing melecehkan kewajiban kontrak mereka bahkan menodainya dengan perbuatan korupsi.

19. Ini jaman yang sama sekali tidak indah. Tidak ada keberanian, tidak ada spiritualitas. Tidak ada jiwa yang terinspirasi. Ini jaman dimana hanya uang yang berharga.

Catatan tambahan dari Dr. Rizal Ramli:

Renegosiasi Utang Out-of-the-box Rizal Ramli dengan Asing yang untungkan Indonesia $50M: Pelajaran untuk Kasus Freeport.

Pada saat DR. Rizal Ramli menjadi Menko EKUIN 2000-2001, ia baru mengetahui bahwa hampir semua (27) Kontrak2 Pembelian Listrik Swasta (PPA) sebelumnya, ternyata KKN, dimark-up sampai $7-12 cent per MW. Padahal diseluruh dunia hanya $3 cents. Konco-konco yang berkuasa sebelumnya mendapat saham kosong yang ditukar dengan tarif yang sangat mahal, yang merugikan rakyat Indonesia. Beban PLN naik besar sekali, menjadi $85M, PLN nyaris bangkrut. Pemerintahan Habibie, via Dirut PLN Satria ajukan salah satu kontraktor PP ke pengadilan abitrase di luar negeri. Ternyata kalah telak.

Menurut Stiglitz, memang dalam berbagai kasus arbitrase, negara berkembang 99,9% kalah. Itulah mengapa pemenang Nobel itu, Prof. Joseph Stiglitz menemui Rizal Ramli (RR) sebelum menemui Presiden SBY untuk membujuk agar Indonesia tidak memasukkan klausal tentang arbitrase dalam RUU Investasi. Sayang, tidak di follow up.

Memahami itu, RR tidak mau menggunakan jalur arbitrase, tetapi mengundang kawannya, Redaktur Wall Street Journal, koran bisnis paling berpengaruh di dunia.

Untuk menjelaskan KKN Perusahaan-perusahaan Multi-Nasional, yang sok-sok promosi good corporate governance, tetapi pat-gulipat dengan kroni-kroni kekuasaan di Indonesia. Patgulipat itu dimuat di front pages WSJ selama 3 hari berturut-turut. Akibatnya, takut nama dan saham perusahaannya jatuh, puluhan Bos-bos perusahaan asing yang punya kontrak dengan PLN terbang ke Jakarta ingin melakukan renegosiasi dengan Menko Ekuin RR.

Apa pelajaran dari keberhasilan renegosiasi hutang PLN untuk Kasus Freeport ? Next ..

DR. Rizal Ramli, 
24 Desember 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.