Pada 28 Februari 2019 lalu diterima kiriman pemberitahuan dari Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM) yang dikoordinir oleh M Borut, bahwa pada hari Senin (4/3/2019) pukul 10.00 WIB, GLAM akan turun aksi sambangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jl. Merdeka Selatan dan juga ke Kantor Pertamina Pusat di Jl. Merdeka Timur.
Menurut Koordinator GLAM M Borut bahwa kandungan maksud dan tujuan dari turun aksi ke Kementerian BUMN dan Pertamina Pusat, tiada kandungan kepentingan lain selain gerakan mahasiswa ini ingin Pertamina menjadi perseroan (PT) yang maju demi majunya bangsa ini.
“Maka Pertamina harus dipimpin oleh orang yang bersih dari setiap dugaan korupsi maupun hal lainnya yang sifatnya melawan hukum” tulis M Borut melalui WA-nya (28/2/2019).
Kemudian dalam eksposnya di media online klikaktifis.id, 28/2/2019, Koordinator GLAM M Borut sebut jika Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang sebelumnya menjabat Direktur Pengadaan Strategis 1 Perusahaan Listrik Negara (PLN), patut diduga mempunyai peran penting dalam kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-1.
Aktifis mahasiswa ini juga mengatakan jika Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah pernah menyebutkan jika nama Nicke Widyawati yang saat menjabat Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN diduga memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasi PLN, dan nama Nicke disebut salah satu oknum yang patut diduga terlibat dalam skandal kasus suap PLTU Riau-1 yang kemudian menjebloskan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih ke rumah tahanan (rutan) KPK.
Ketua Umum eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) Binsar Effendi Hutabarat yang pernah bersurat ke KPK menyoal dugaan keterlibatan Dirut Pertamina Nicke Widyawati atas pertimbangan adanya pernyataan Jubir KPK Febri (17/7/2018), dimana KPK sangat berharap sekali agar tidak satupun pihak yang berusaha menghalangi kerja KPK dalam mengungkap kasus suap PLTU Riau-1 tersebut. Maka atas dasar itu, pihak pensiunan Pertamina (eSPeKaPe) justru mendorong KPK tak perlu takut karena eSPeKaPe sejak 10 Februari 2011 sudah punya komitmen untuk kawal Pertamina harga mati.
Menurut hemat Binsar Effendi yang Ketua Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) dan Ketua Dewan Penasehat Mabes Laskar Merah Putih (LMP), sebab tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN antara lain adalah membawahi divisi Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2016-2021. Setiap nominasi proyek pembangkit listrik masuk dalam RUPTL tersebut, untuk bisa dilaksanakan dengan skema Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan dibawah tanggung jawab Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN. Yang menjabat direkturnya saat itu adalah Nicke Widyawati.
“Adanya kehadiran Nicke Widyawati dalam membahas proyek PLTU Riau-1 dan pembangkit listrik lainnya, sebagaimana pernah diterangkan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir dan Eni Saragih. Yah, karena terkait tupoksi atas jabatan Nicke yang mengikat waktu itu” ungkap Ketua Umum eSPeKaPe dalam keterangan persnya (2/3/2019) dari markasnya di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310.
Bahkan tutur Binsar Effendi, Eni Saragih saat di Gedung KPK usai pemeriksaan pada 27 September 2018, pernah menyatakan adanya pertemuan dengan Nicke selaku Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN. Pertemuannya terjadi beberapa kali dan di beberapa tempat. Eni sudah menjelaskan hal pertemuan dengan Nicke tersebut kepada penyidik KPK.
“Ironisnya di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidato Korupsi (Tipikor) pada 1 Oktober 2018, tahun lalu itu. Nama Nicke Widyawati hilang begitu saja dalam dakwaan Jaksa Penuntut (JP) KPK. Maka kami di eSPeKaPe merasa heran juga, kok terjadi hilangnya nama Nicke Widyawati dalam persidangan Tipikor saat itu?”, ungkap Binsar Effendi.
“Sebab itu, kami di eSPeKaPe, menyambut baik kandungan maksud dan tujuan Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM) turun aksi mendesak Menteri BUMN pecat Nicke Widyawati yang saat ini menjadi Dirut Pertamina pada hari Senin pekan nanti”, lanjut Ketua Umum eSPeKaPe tegas.
Proyek PLTU Riau-1 itu sendiri menurut Pendiri eSPeKaPe Teddy Syamsuri, nilainya mencapai US$ 900 juta atau setara Rp. 12,6 trilyun jika kursnya Rp. 14.000 perdolar Amerika Serikat (AS).
“Ini bagian dari rencana pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun 35.000 Mega Watt (MW) di sejumlah daerah untuk tahun 2017-2027. Jadi, jangan main-main terkait kepentingan negara dan hajat rakyat. Termasuk KPK, untuk tidak maun-mainlah. Hentikan saja kebijakan tebang pilihnya agar hukum benar-benar menjadi panglima di NKRI ini” kata Teddy Syamsuri yang juga Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI merasa ikut gemas.
Seandainya memang ditemukan indikasi korupsi atas skandal kasus suap PLTU Riau-1, maka menurut hemat Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66, bukan saja KPK harus menindak tegas pelakunya saja, yang kesannya turut serta karena membuka celah terjadinya kejahatan korupsi. Seharusnyalah KPK menindak tegas juga bagi oknum yang turut serta. Penindakan bukan pada proyeknya, bukan pada korporasi atau institusinya, tapi penindakan itu pada diri oknumnya.
“Jangan karena Nicke Widyawati sekarang ini menjadi Dirut Pertamina, dan konon ada orang kuat seniornya sesama alumnus ITB di Kabinet Kerja, lalu KPK jadi merasa enggan. Jangan dong. Adalah benar kata Koordinator GLAM M Borut, ini demi Pertamina yang harus maju demi majunya bangsa ini. Jika pimpinan Pertamina diduga tidak bersih dari setiap dugaan korupsi maupun hal lainnya yang sifatnya melawan hukum, kami di eSPeKaPe jelas dan tegas akan berada paling depan untuk memberikan perlawanan” beber Teddy Syamsuri yang menjadi pamungkas pernyataan Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi untuk memberikan dukungannya atas aksi mahasiswa yang bergabung dalam GLAM hari Senin nanti. |RED?EWINDO
